Para Korban KKB Papua, Sayangnya TNI Belum Punya Koopsus Separatisme

Dari perspektif ini, kata "tumpas" sama sekali tidak mengandung arti penindakan dengan menggunakan laras senjata semata; tidak pernah dan tidak mungkin ada penanganan separatisme yang tuntas di ujung bayonet. 

Separatisme pasti berlatar belakang multi-aspek menyangkut ideologi, politik, ekonomi, dan budaya, sedangkan masalah pertahanan dan keamanan hanyalah akibat.

TNI Mestinya  Sudah Ahli Dalam Penanganan Saparatisme

TNI lahir dari rakyat, tentara Rakyat dan sejak lahirnya sudah terbiasa berhadapan dengan tentara penjajah, juga para pemberontak.  TNI sudah kenyang menghadapi para pemberontak, dan tidak pernah berhenti menangani kasus separatisme. 

Kalau semua pengalamannya itu di dokumentasikan, polanya di pelajari, di teliti dan dianalisis serta di tungkan dalam konsep OLI ( Operasi Lawan Insurjensi) serta dilatihkan dan diaflikasikan di lapangan maka sudah pasti hasilnya akan terlihat sangat berbeda. Menakjubkan. 

Tetapi nyatanya, TNI tidak mempunyai semua upaya yang seperti itu. Tidak ada yang namanya Pusat Kajian, pusat penelitian dan think Tank terkait penangan Saparatisme, baik itu di lingkungan pusat Kesenjataan ataupun Perguruan Tinggi (Unhan).

Kalaupun ada, adanya hanya sepotong-sepotong. Sama seperti tradisi penelitian di Indonesia. Tidak fokus. Semangatnya lebih cenderung bagi bagai dana saja.

Sebagai prajurit penegasan perbatasan, kami sudah terbiasa berada di daerah jantung kehidupan jejaring OPM. Misalnya pada tahun 1995/1996 selama 8 bulan berada diantara Skow dan Waris. 

Pada waktu itu adalah jalur lintas utama anggota OPM dari Indonesia-PNG dan sebaliknya, untuk kemudian menyebar ke wilayahnya masing-masing baik di Papua maupun di PNG. Karena kepentingan pengamanan Tim kami di amankan oleh dua Regu yang masing-masing dari Dua Batalyon penugasan yang berbeda.

Saya ingin mengatakan setiap Yon itu secara cermat mencatat apa saja kejadian yang terjadi sepanjang hari-hari penugsan mereka di wilayah itu. Mereka juga mengumpulkan berbagai informasi terkait. 

Dengan demikian selama penugasan mereka di wilayah itu, mereka tahu persis dimana daerah tempat anggota OPM berada, siapa saja pimpinannya, berapa anggotanya.