Kinerja PLN sangat disorot saat ini karena akan datangnya bulan puasa dimana semua rakyat Indonesia membutuhkan listrik yang stabil agar dapat menjalankan puasa dengan nyaman.
Saya pernah merasakan sahur dan beribadah dibulan Ramadhan ketika mati lampu, dan itu sangat mengganggu keyamanan saya.
Setelah saya telusuri kondisi PLN saat ini, PLN sedang dilanda isu kasus korupsi (LTE PLTGU Belawan). Namun sedikit mengherankan juga apabila PLN terjangkit kasus korupsi. Seperti yang sama kita ketahui Nur Pamudji sebagai dirut PT PLN pernah mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 atas upayanya dalam memberantas dan mencegah korupsi diperusahaan yang dipimpinnya. Nur Pamudji sendiri bahkan berani mempertaruhkan jabatannya apabila ada pihak didalam perusahaannya melakukan tindakan korupsi.
Lalu bagaimana dengan kasus korupsi tersebut?. Apakah benar kasus LTE PLTGU Belawan merupakan sebuah kasus korupsi?.
Berikut saya himpun tanggapan para pengamat terhadap kasus LTE PLTGU Belawan.
Beliau adalah kuasa hukum PLN. Menurutnya kasus yang terjadi di LTE PLTGU Belawan tersebut sangat mengherankan. Ia berpendapat bahwa tuduhan dari kejaksaan tidak benar dikarenakan beban 123 MW yang diperoleh penyidik Kejagung bukan berasal dari hasil pengujian tetapi kejaksaan hanya menyaksikan mesin yang pada saat itu hanya memikul beban 123 MW di siang hari. Padahal berdasarkan pengujian yang sebenarnya oleh lembaga sertifikasi, daya mampu GT 2.1 mampu mencapai 140,7 MW sehingga melebihi daya mampu minimal kontrak.
Tidak hanya itu, kejaksaan yang menilai PLN merugikan keuangan negara juga tidak berdasar. Alasannya, realisasi nilai kontrak justru jauh lebih kecil dari HPS kontrak awal. Pada HPS kontrak awal dengan pemenang tender Mapn CO, tertulis sebesar Rp 645 miliar, sementara harga yang tertuang dalam kontrak hanya 431 miliar.
2. Pakar Hukum Universitas Indonesia, Dr Dian Simatupang
Menurut Dian, dalam kasus PLN tidak ada unsur kerugian negara. Dalam hal proyek peremajaan PLTGU Belawan ini tidak ada uang negara dalam APBN yang digunakan. Namun dana yang dipakai dalam proyek tersebut murni menggunakan anggaran dari PLN.
Menurut ia lagi, yang dialami PLN ini merupakan kelanjutan bentuk pendzoliman yang dilakukan oknum Kejaksaan. Akibat ulah oknum-oknum kejaksaan, turut menyebabkan sistem hukum yang ada saat ini sudah melenceng, sehingga diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh.