Mohon tunggu...
Hanny Setiawan
Hanny Setiawan Mohon Tunggu... Administrasi - Relawan Indonesia Baru

Twitter: @hannysetiawan Gerakan #hidupbenar, SMI (Sekolah Musik Indonesia) http://www.hannysetiawan.com Think Right. Speak Right. Act Right.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ibu Negara, Jabatan Prestisius Tanpa Pemilu

18 Oktober 2013   10:24 Diperbarui: 24 Juni 2015   06:23 562
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ribut-ribut tentang Ibu Ani, ibu negara dengan komentar bodohnya, seperti biasa menghasilkan gelombang kritik dan opini yang beribu satu jenis.  Intinya satu, menghujat, kritik pedas, sinis, tapi mengapa tanpa solusi. Tapi entahlah itu mungkin yang disukai mayoritas pembaca, semua tentang gosip.  Berleter menjadi gaya hidup dunia maya?   Memang mengasikkan membicarakan keburukan orang lain dan di tandai inspiratif, aktual, bahkan menjadi trending topic dan headline.   Yang membedakan kritik dan gosip adalah hati dan misi.  Tujuan kita mengkritik bukan sekedar untuk berdebat kusir tapi mencari sebuah solusi bersama dalam etika yang sopan.  Anyway, itulah sedikit curhat, sekarang mari kita kembali ke bu Ani.

Perilaku ibu Negara kali ini (bukan yang pertama) membuat kita jadi marah dan jengkel.   Reaksi spontan ibu Ani tidak ada bedanya sebetulnya dengan Mahfud yang mau potong leher, atau Yusril yang mencak-mencak mau ditangkap Kejagung.  Emosinya yang sama. Bedanya adalah Mahfud dan Yusril ada kepentingan membela diri yang bersifat politis dan hukum.  Kalau ibu Ani adalah ke arah etika seorang ibu Negara.  Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah jabatan ibu Negara bisa dikatakan jabatan yang sangat tinggi tapi realitasnya tanpa di pilih rakyat.  Kita tidak akan bisa terima dengan gampang apabila SBY mengatakan bahwa ibu Ani tidak tahu menahu tentang resuffle misalnya.  Andi Mallarangreng mengatakan ke Bali Post dengan tegas:

Bahkan, SBY juga membantah kalau ada yang bisa memengaruhinya dalam pergantian menteri. ''Ibu Ani saja tak tahu kapan akan terjadi reshuffle,'' tegasnya meyakinkan. (Sumber)


Jabatan yang tidak dipilih rakyat tapi ternyata memiliki pengaruh dan tanggung jawab moral yang sama tingginya dengan sang Presiden.  Tentu kita masih ingat ibu Tien Soeharto yang kita yakini bersama adalah "tokoh intelektual" yang membuat rajutan keluara cendana utuh, tapi ketika beliau wafat, runtuhlah kerajaan cendana itu.   Ataupun mungkin kita diingatkan ulah alm. Taufik Kiemas (Bapak Negara) yang mendapat jabatan karena ibu Megawati jadi presiden bukan karena rakyat yang memilih beliau.  Ulah yang akhirnya membuat SBY menjadi presiden?  Atau kalau di luar negeri kita tidak mungkin lupa peran the first lady, Hillary Clinton yang menyelamatkan suami dari impeachment karena skandal seks yang menghebohkan.   Apalagi kalau kita melebar sedikit ke istri-istri pejabat yang lain, misalnya istri Akil, ataupun  ribut-ribut soal tunjangan pulsa para ibu dsb.  Jabatan "istri pejabat" ini tidak bisa lagi di biarkan mengambang.  Harus ada solusi lebih permanen untuk kepentingan bersama.

Penasaran dengan semuanya itu, saya mencoba membikin riset kecil tentang tugas ibu Negara.  Dan dengan sedih mendapatkan kenyataan memang tidak ada hukum atau aturan apapun yang mengatur tentang hal ini   Yang didapat di website presiden RI hanyalah pembicaraan kecil dengan reporter cilik di hari pendidikan nasional.

Bersama Presiden SBY, Ibu Ani diwawancarai oleh tim reporter cilik untuk Harian Lampung Pos di Istana Negara, Rabu (18/5) pagi. Wawancara ini dilakukan berkaitan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei lalu. "Tugas Ibu Negara, bersama-sama istri para menteri, adalah menjalankan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kemudian lingkungan hidup," jawab Ibu Ani dengan nada keibuan. (Sumber)


Jawaban yang sangat naif dan jauh dari kenyataan.  Mungkin pertanyaan reporter cilik itu sangat valid untuk kita pikirkan bersama-sama.  Apa sebetulnya tugas Ibu Negara?  Saran yang logis adalahperlu ada undang-undang yang mengatur tentang istri-istri pejabat publik dan anak.  Dan ini bisa di kaitkan tentang mengatur dinasti politik.  Minimal, lingkaran bisa diatur untuk  keluarga inti (nuclear family), tidak perlu sampai ke sepupu, dan keluarga tambahan (extended family).  Atau mungkin peraturan-peraturan yang mengatur itu sudah ada dan belum di sosialisasikan, ini momentum yang baik untuk kita mengawal bersama ibu-ibu ini berdasarkan aturan tersebut.  Demikianlah, urun rembug dari seorang rakyat jelata.

Pendekar Solo

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun