Dari Penerbitan Ke Kolaborasi: Strategi Baru Untuk Mengelola Parkir di Samarinda

            Pada kolaborasi ini memerlukan skema jejaring dalam administrasi publik yang jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan jejaring pemerintahan yang bersifat hierarkis dan birokratis. Skema jejaring administrasi publik mendorong adanya dialog antar pihak, membangun kepercayaan dan mengedepankan kerjasama. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pengendali, tetapi memberikan fasilitas yang menghubungkan kepentingan agar tercipta solusi bersama. Pemerintah  bisa mengadakan forum koordinasi antar pelaku usaha, masyarakat, dan perwakilan juru parkir untuk menentukan kebijakan parkir yang adil dan kontekstual.

            Namun, keberhasilan jejaring ini tidak terlepas dari tantangan dalam mengkoordinasikan dan menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Pemerintah ingin menerapkan peraturan, pengusaha menginginkan akses pelanggan yang lancar, dan masyarakat menginginkan ruang publik yang nyaman. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam membangun komunikasi dan rasa percaya antar semua pihak. Dengan kolaborasi dan mengelola kompleksitas dengan tepat dapat mendorong pelayanan publik di Samarinda yang tadinya hanya sekedar penetiban tetapi bergerak menuju pemberdayaan. Keberhasilan tidak lagi diukur dari seberapa banyak juru parkir liar yang ditindak, tetapi dari seberapa efektif kolaborasi antar pihak ini menciptakan sistem parkir yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

Penutup

            Manajemen jejaring menjadi cara penting untuk menyelesaikan tantangan dalam pelayanan publik di Kota Samarinda, terutama dalam penataan parkir liar. Pelayanan publik kini tidak bisa hanya diatur sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang punya sumber daya dan peran berbeda. Dengan membangun jejaring organisasi yang kuat, menerapkan prinsip pengelolaan yang konsisten, serta membuat perjanjian kerja yang transparan, penanganan parkir di Samarinda bisa lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Cara ini juga menunjukkan adanya paradigma dari sistem birokrasi yang berstruktur hierarkis menjadi pengelolaan yang lebih bersifat kolaboratif. Kesuksesan pengelolaan parkir di Samarinda tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi pada kemampuan semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun sistem yang tertib dan berpihak pada masyarakat.

Saran 

            Untuk mewujudkan tata kelola parkir yang kolaboratif, Pemerintah Kota Samarinda perlu meningkatkan kerja sama antar berbagai sektor dan membangun hubungan yang terbuka dengan pihak swasta dan masyarakat. Setiap kebijakan parkir harus dibuat secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat agar muncul rasa percaya dan dukungan dari publik.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pelatihan kepada para juru parkir yang bekerja secara tidak resmi agar mereka bisa diintegrasikan ke dalam sistem parkir yang resmi. Kemampuan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan, petugas parkir dan staf perlu diberi kemampuan dalam berkomunikasi, menggunakan teknologi digital, dan manajemen jejaring agar bisa menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memperkuat kerja sama antar aktor  dan memanfaatkan pendekatan berbasis jejaring, Samarinda dapat menjadi contoh kota yang berhasil menata parkirnya melalui kolaborasi bukan hanya sekedar penertiban.