"Dari Penerbitan Ke Kolaborasi: Strategi Baru UntukÂ
Mengelola Parkir di Samarinda."
Oleh: Hanifa Salsanabia (2302016079)
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman
PendahuluanÂ
      Di era pemerintahan yang modern, dalam pelayanan publik pemerintah tidak lagi dapat diajalankan secara sepihak. Kompleksitas kebutuhan masyarakat menuntut pola kerja yang terbuka, adaptif, dan kolaboratif. Pemerintah dihadapkan dengan kenyataan bahwa keberhasilan pelayanan publik perlu adanya kemampuan menjalin hubungan dengan berbagai aktor diluar struktural formal mulai dari sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal.
      Masalah parkir liar di Samarinda yang telah menjadi pemandangan umum diberbagai sudut kota, merupakan contoh dari tantangan pelayanan publik yang kompleks. Di area perbelanjaan maupun perkantoran, kendaraan kerap diparkir tanpa memperhatikan aturan. Dari dulu hingga sekarang pemerintah sudah berulang kali berupaya, namun hasilnya belum menunjukkan adanya perubahan. Razia yang dilakukan hanya  memberikan efek jera satu hari saja atau pada saat razia sedang berlangsung, keesokan harinya praktik parkir liar tetap terjadi. Situasi ini menandakan bahwa permasalah parkir bukan hanya soal kedisiplinan semata, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam tata kelola pelayanan publik yang belum terbangun secara kolaboratif. Dalam konteks ini, konsep manajemen jejaring menjadi landasan penting untuk mengelola hubungan antar aktor agar mampu menciptakan tata kelola parkir yang efektif, transparan, dan adil di Samarinda.
PembahasanÂ
      Permasalahan parkir liar di Samarinda menunjukkan perlu adanya koordinasi yang melibatkan berbagai aktor dan sektor, yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme birokrasi tradisional. Manajemen jejaring menekankan bentuk jejaring kerja sama lintas sektor  antara pemerintah, polisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu sistem yang saling terkait. Peran pemerintah sebagai koordinator, bukan yang mengatur sendirian, sedangkan masyarakat didorong untuk ikut serta dalam mengelola dan mengawasi. Kolaborasi ini memerlukan penerapan prinsip governance, yaitu transparansi, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat. Contohnya, penerapan sistem parkir digital bisa membantu masyarakat mengetahui lokasi dan tarif parkir secara resmi, serta memastikan dana retribusi masuk ke kas daerah tanpa terjadi tumpang tindih atau hilang.
      Penangan parkir liar dapat dilakukan melalui hubungan kontraktual atau perjanjian formal antara pemerintah dengan swasta dimana pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas, sedangkan swasta menangani pengelolaan area parkir yang telah disahkan pemerintah dengan sistem yang transparan dan berbasis data. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas layanan, tetapi juga dapat memberikan kesempatan untuk juru parkir liar agar beralih ke sistem resmi tanpa kehilangan sumber pendapatan. Namun, kolaborasi ini juga perlu diatur dengan kontrak atau perjanjian yang transparan dan ada pengawasan yang jelas agar kedepannya tidak terjadi penyimpangan atau praktik monopoli.
