Pergolakan situasi politik saat ini menjadi momentum bagi partai politik. Merebut hati, memberi simpati dan eksistensi di hadapan masyarakat menjadi suatu keharusan untuk bersaing dengan lawan partai politik. Banyak problematika yang muncul tiba-tiba pada saat pesta demokrasi ini muncul. Mulai dari mendekat secara mendadak, mengadakan pertemuan kerakyatan, sampai menjadikan diri sebagai manusia bak malaikat penyelamat rakyat. Dengan kata lain pemilu muncul bagaikan jamur datang sehabis hujan turun. Ini merupakan suatu hal yang tidak lazim dari waktu ke waktu.
Polemik politik menjadi acuan pokok pembahasan partai politik dengan menonjolkan bidang hukum dan ekonomi sebagai boomerang perang politik untuk mengutip setiap suara masyarakat setempat. Agama, ekonomi, hukum, sosial-budaya, serta kepedulian terhadap masyarakat menjadi senjata utama dalam berpolitik para partai hingga calon yang mewakili partai. Pada hakikatnya setiap calon yang berasal dari partai menyampaikan kepentingan partai dengan dalih mengatasnamakan kepentingan rakyat. Memang ada sebagian yang peduli terhadap rakyat dan terjun ke panggung demokrasi politik untuk memperjuangkan kepentingan khalayak ramai. Dan kedewasaan politik masyarakat harus di matang kan agar tidak terjebak dalam permainan politik yang mengharapkan suara sesaat untuk duduk dengan hormat di kursi politik. Mengapa kursi politik? Karena hampir rata rata jalur yang di tempuh untuk mendapatkan kursi melalui politik.
Kemelut politik bisa muncul kapan saja. Pada saat pilpres, caleg, pilkada dan pilkades
Ada dua hal yang perlu kita pahami dalam melihat politik ke depannya nanti. Pertama, politik merupakan hal yang sangat urgent dan luas sehingga harus punya dasar pemikiran politik yang dasar juga. Hal ini untuk menjadi tolak ukur seseorang dalam melihat politik yang baik serta berkesinambungan. Kedua, politik dijadikan ajang adu intelektual dan praktik untuk memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Hal ini harus dipenuhi agar kiranya pesta demokrasi bukan saja adu harta kekayaan yang mana harta tersebut belum tentu masyarakat bisa menikmati. Kedu poin tersebut harus dimiliki oleh seseorang baik itu sebagai calon maupun sebagai masyarakat intelektual.
Pada proses pemilihan orang terbaik bangsa akan ada kaum tertindas yang menjadi sasaran calon untuk meraup suara. Dalam hal ini dikategorikan sebagai golongan miskin. Data BPS tahun 2007 penduduk Jawa Tengah berada dalam status masyarakat miskin sebanyak 21.11%, kabupaten Brebes berjumlah 59.60%, dan data BPS di kota Magelang terdapat 17.70%. Kemudian Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan berkisar pada 7,02% pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 13,20% pada Maret 2018.
Dari data diatas yang menjadi poin utama dalam proses perubahan politik adalah penekanan angka kemiskinan bukan menjadikan penduduk miskin sebagai target mudah untuk meraih suara. Oleh sebab itu pembekalan pengetahuan politik sangat di anjurkan untuk keberlangsungan hidup rakyat indonesia.
Politik saat ini sarat dengan diskursus tentang bagaimana berkuasa. Sehingga melupakan politik sebagai ilmu untuk memperjuangkan nasib masyarakat. Politik tidak bisa di kesampingkan dari kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial atau dapat juga dikatakan zoon politycon. Thomas Meyer memberikan dua alasan terkait dengan posisi partai politik dalam penyelenggaraan negara dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pertama, hanya partai politik yang menjalankan tugas untuk menciptakan program melalui kompromi politik untuk masyarakat. Ini untuk mendapatkan dukungan dan terus eksis. Kedua, partai politik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan guna mempertemukan kepentingan masyarakat dengan tindakan negara. Kedua hal tersebut menjadi tanggung jawab partai politik.
Miriam Budiardjo yang merupakan ilmuan politik menggambarkan 4 fungsi partai politik yaitu; sarana komunikasi politik, sosialisasi politik(political socialization), sarana pengatur konflik (political recruitment), dan pengatur konflik (conflict management). Jadi politik mempunyai peran yang sangat kuat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Karena politik bisa mengatur hukum dan juga sebaliknya. Seperti halnya lembaga negara di indonesia bersumber dari politik. Misalnya DPR, DPRD, PRESIDEN dan bahkan lembaga hukum seperti Jaksa agung dan Mahkamah Konstitusi berasal dari politik. Dalam artian ini bukan berasal dari orang politik tetapi diajukan oleh lembaga politik.
Berpandangan kita terhadap politik yang cukup luas bisa mencakup seperti hukum, ekonomi, sosial-budaya, militer hingga agama. Oleh sebab itu politik menjadi acuan yang penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat harus berkecimpung dalam pemahaman politik untuk menentukan arah politik nya. Pengetahuan politik di gunakan untuk menyaring apakah layak atau tidak seorang wakil rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat sebelum kepentingan parpol. Memang pada dasarnya seseorang akan terjebak pada kepentingan rakyat dan parpol.
Hal yang utama untuk perkembangan politik ditengah masyarakat adalah sebagai masyarakat harusnya mengawasi parpol dalam perjalanan. Dan pandangan terhadap parpol yang banyak terjerat masalah seperti korupsi dan tindak kriminal lainnya perlu diterapkan sebagai sanksi sosial. Ini ditujukan agar parpol berhati-hati dalam menampilkan orang pilihannya. Karena saat ini parpol hanya sibuk menentukan sendiri calon wakil tanpa ada partisipasi masyarakat.
Dengan demikian hal yang perlu menjadi titik utama dalam perkembangan politik adalah masyarakat yang menjadi pokok utama memberikan perubahan bukan masyarakat menjadi target penghasil suara sesaat...
