Dalam masa perjuangan saat Pilkada Serentak, pasti dukungan partai pengusung, dukungan sponsor, dukungan tim sukses, dukungan keluarga, kolega, teman-teman relawan dan seterusnya. Semuanya itu tidak bisa dilupakan dan diabaikan, namun harus bisa diakomodir sebagai ucapan terimakasih, sebagai balas Budi ataupun bayar hutang.
Menjabat sebagai kepala daerah setelah Pilkada tentu membawa tanggung jawab besar, termasuk bagaimana mengelola ekspektasi dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik partai politik, sponsor, tim sukses, keluarga, kolega, maupun relawan. Jika tidak dikelola dengan bijak, tekanan ini bisa berujung pada praktik nepotisme, korupsi, atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Berikut adalah strategi terbaik untuk menghadapinya:
1. Menjaga Profesionalisme dalam Pemerintahan
Kepala daerah harus memahami bahwa jabatan yang diemban adalah amanah rakyat, bukan hanya hasil kerja tim politik. Keputusan dan kebijakan harus tetap berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Strategi:
- Menyusun kabinet/birokrasi berbasis meritokrasi, bukan sekadar membalas budi.
- Mendorong pendukung dan tim sukses untuk berkontribusi secara profesional, bukan hanya mencari keuntungan pribadi.
- Menghindari konflik kepentingan dalam penunjukan jabatan strategis.
2. Mengelola Ekspektasi Partai Politik Pengusung
Partai politik tentu mengharapkan kepala daerah yang mereka dukung memberikan timbal balik dalam bentuk jabatan strategis atau akses kebijakan. Namun, kepala daerah harus cermat agar tidak terjebak dalam tekanan politik yang justru merugikan daerah.
Strategi:
- Berkomunikasi dengan partai pengusung secara transparan mengenai keterbatasan dalam mengakomodasi kepentingan mereka.
- Memberikan ruang bagi partai dalam pemerintahan, tetapi tetap dalam batas kepentingan publik.
- Menjaga keseimbangan agar tidak hanya berpihak pada partai pengusung, tetapi juga merangkul semua elemen masyarakat.
3. Memberikan Peran bagi Tim Sukses Secara Proporsional
Tim sukses memiliki peran besar dalam memenangkan pilkada, tetapi tidak semua anggota tim sukses bisa atau layak mendapatkan jabatan dalam pemerintahan.
Strategi:
- Mendorong mereka untuk berperan dalam bidang yang sesuai dengan kompetensinya, seperti menjadi mitra di bidang ekonomi, sosial, atau kemasyarakatan.
- Mengarahkan mereka ke sektor wirausaha atau kemitraan dalam pembangunan daerah, bukan sekadar memberi jabatan.
- Menghindari penunjukan pejabat daerah berdasarkan balas budi tanpa mempertimbangkan kualitas dan kinerja.
4. Mengelola Dukungan dari Sponsor atau Pengusaha
Sponsor dan pengusaha yang mendukung kampanye biasanya mengharapkan timbal balik dalam bentuk proyek atau kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa memicu korupsi dan monopoli ekonomi daerah.
Strategi:
- Menerapkan sistem transparan dalam tender dan proyek pemerintah agar tidak hanya menguntungkan satu kelompok.
- Mengajak sponsor dan pengusaha untuk berkontribusi dalam program CSR (Corporate Social Responsibility) guna mendukung pembangunan daerah.
- Menghindari praktik "jual beli kebijakan" yang bisa merusak kredibilitas pemerintahan.
