Mohon tunggu...
Dian Kusumanto
Dian Kusumanto Mohon Tunggu... Warga Perbatasan

Berbagi Inspirasi dari Batas Negeri

Selanjutnya

Tutup

Politik

Tunaikan Janji Politik Usai Dilantik : 5 Tantangan Kepala Daerah Yang Baru Dan Bagaimana Solusinya ?!

23 Februari 2025   01:03 Diperbarui: 23 Februari 2025   01:03 63
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Acara Pelantikan Serentak Kepala Daerah Oleh Presiden Prabowo (indonesia.go.id)

Bagaimana dengan janji janji politik masa kampanye yang mungkin terlalu bombastis, sedang keterbatasan anggaran juga peraturan yang ketat, memaksa mereka harus realistis.

Janji-janji politik yang bombastis sering kali menjadi dilema bagi kepala daerah setelah mereka resmi menjabat. Banyak di antara mereka yang saat kampanye menjanjikan perubahan besar, namun saat menghadapi kenyataan anggaran yang terbatas dan regulasi yang ketat, mereka harus menyesuaikan ekspektasi dengan kondisi yang lebih realistis. Berikut beberapa tantangan dan cara mengatasinya:

1. Mismatch Antara Janji Kampanye dan Kenyataan Anggaran

Selama kampanye, banyak kandidat menjanjikan program-program besar, seperti pendidikan gratis, pembangunan jalan baru, dan bantuan sosial masif. Namun, setelah menjabat, mereka harus berhadapan dengan realitas keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Jika tidak dikelola dengan baik, janji-janji ini bisa berujung pada defisit anggaran atau utang daerah yang membengkak.


Solusi: Kepala daerah harus memprioritaskan program yang paling berdampak langsung bagi masyarakat dan mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta atau dana hibah dari pemerintah pusat.

2. Regulasi yang Ketat Membatasi Manuver Kepala Daerah

Banyak kebijakan daerah harus sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat, sehingga kepala daerah tidak bisa serta-merta menjalankan program yang dijanjikan. Misalnya, perubahan sistem pendidikan atau kesehatan memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait, bukan hanya keputusan di tingkat daerah.

Solusi: Kepala daerah harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan fleksibilitas kebijakan, sekaligus melibatkan DPRD agar kebijakan daerah lebih mudah disetujui.

3. Tantangan Birokrasi yang Lamban

Saat kampanye, banyak kepala daerah berjanji akan mempercepat pelayanan publik atau memangkas birokrasi. Namun setelah menjabat, mereka sering menghadapi birokrasi yang rigid dan resistensi dari aparatur sipil negara (ASN) yang sudah terbiasa dengan sistem lama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun