Mohon tunggu...
Guntur Saragih
Guntur Saragih Mohon Tunggu...

Saya adalah orang yang bermimpi menjadi Guru, bukan sekedar Dosen atau Trainer.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Menanti KPPU Sejajar dengan KPK

6 September 2017   00:16 Diperbarui: 6 September 2017   00:57 0 1 0 Mohon Tunggu...

KPK merupakan lembaga yang sangat direspek oleh berbagai kalangan. Jika kita mencari kata kunci KPK di  google, maka ada begitu banyak tautan yang memiliki hubungan langsung dengan KPK si pemberatas korupsi. Hal ini berbeda dengan KPPU, bahkan dalam rangking mesin pencarian google, ada yang menyerempet ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Padahal, kedua lembaga dilahirkan dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda. Padahal, jika menilik besaran nilai uang yang diputuskan kembali kenegara sebagai sangsi atas putusan KPPU lebih besar dibandingkan dengan KPK. Meskipun ada begitu banyak hasil persidangan belum dieksekusi. 

Keduanya pada dasarnya lembaga yang melakukan penindakan terhadap upaya korupsi. Perbedaannya jika KPK ditujukan untuk birokrat, sedangkan KPPU untuk pelaku usaha. Jika dilihat dari sisi lingkupnya, maka KPPU memiliki ruang yang jauh lebih besar dibandingkan KPK. Hal ini dikarenakan pelaku usaha pastinya jauh lebih  banyak dibandingkan birokrat yang mengabdi kepada negara. 

Dilihat dari sisi dampaknya jika lembaga ini tidak maksimal bekerja, maka beban negara akan jauh lebih besar jika kartel dan berbagai perilaku usaha tidak sehat terjadi dibandingkan dengan korupsi tidak ditangani oleh KPK. Hal ini dikarenakan, fungsi KPK pada hakekatnya ada di kepolisian dan kejaksaan. Sehingga, jika KPK tidak optimal, kedua lembaga yang jauh lebih besar tersebut dapat menjalankan tugas KPK. Bandingkan dengan KPPU, jika lembaga ini tidak berjalan, maka tindakan koruptif yang dilakukan antar pengusaha semakin merajalela. Hal ini dikarenakan, lembaga yang berenang menindak hanya KPPU. 

Atas dasar berbagai analisis diatas, maka pada dasarnya potensi KPPU untuk menjadi sejajar dengan KPK harusnya dapat terjadi. Namun, KPPU justru belum mampu mengoptimalkan. Lihat saja, KPK dalam sepanjang sejarah persidangan hanya mengenal kekalahan sebanyak dua kali, itupun dalam ranah pra peradilan. Bandingkan dengan KPPU yang sering dikalahkan ditingkat pengadilan negeri maupun MA. Artinya, respek publik hanya dapat diraih melalui kinerja yang mumpuni. 

Dalam hal membangun citra, KPK lebih baik. Tagline berani jujur itu baik begitukuat dibandingkan dengan tagline melaan kartel. Pembelaaan LSM danmedia massa begitu dahsyatnya, hal ini berbeda dengan KPPU. Mari kita lihat betapa sepinya, pemberitaan tentang kasus kartel Yamaha Honda.. Bahkan KPK telah berhasil memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum lembaga pendidikan. Bandingkan dengan pendidikan persaingan usaha, bahkan di sekolah bisnis, konsepsi ini hanya ada dalam sub bagian subjek, seperti dalam mata kuliah ekonomi menejerial. Padahal, tinjauan persaingan usaha dalam kurikulum sekolah bisnis merupakan hal penting, demi menjadi pembelajaran para eksekutif di perusahaan. 

Berdasarkan persepsi publik atas pelaku yang ditindak, maka respons kebencian masyarakat terhadap pelaku korupsi jauh lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha yang didakwa KPPU. Publik masih belum memberikan sangsi sosial untuk pelaku usaha yang telah diputuskan bersalah oleh KPPU. Padahal, kerugian masyarakat akibat kartel secara ekonomi jauh lebih besar dan berdampak langsung dibandingkan akibat perilaku korupsi. 

KPPU diharapkan memberikan marwahnya dengan menunjukkan profesionalitas dalam persidangan, serta menghindari perilaku buruk mantan komisioner KPPU yang sebelumnya pernah ditangkap KPK. KPPU seyogianya berani membuka diri untuk diuji secara keilmuan dengan masuk ke ranah pendidikan. KPPU harus berani diuji baik dalam keilmuan ekonomi maupun ilmu hukum. Dengan demikian, intensitas kajian hukum persaingan usaha dapat lebih berkembang.