Surat Budaya Buat Gubernur Jawa Tengah

Pak Gubernur, kebudayaan di Jawa Tengah itu luas dan dalam. Ia hadir di panggung wayang, tetapi juga di meja makan sederhana ketika tempe digoreng dengan garam seadanya. Ia hidup dalam tari gambyong, tetapi juga dalam tradisi gotong royong ketika sawah harus dipanen. Pemajuan kebudayaan bukan hanya menjaga situs bersejarah atau memberi dana festival, melainkan merawat etika kolektif, meneguhkan identitas, dan melatih imajinasi.

Namun, tanpa perangkat yang jelas, semua itu mudah rapuh. Dewan Kebudayaan yang tidak terbentuk, sertifikasi tenaga kebudayaan yang belum terstruktur, dan pengarusutamaan yang masih samar---semua ini adalah tanda bahwa perjalanan kita masih jauh. Padahal, jalan kebudayaan bukan jalan yang boleh ditunda. Ia adalah jalan yang jika tertinggal, akan sulit dikejar kembali.

Saya membayangkan, jika suatu hari Dewan Kebudayaan benar-benar terbentuk, ia akan menjadi ruang terbuka bagi dialog lintas generasi: seniman, akademisi, birokrat, ulama, budayawan desa. Semua duduk bersama, berbicara tentang masa depan Jawa Tengah, bukan hanya berdasarkan angka-angka statistik, melainkan juga berdasarkan rasa, ingatan, dan visi kemanusiaan.

Surat ini bukanlah tuntutan, Pak Gubernur. Ia hanya suara kecil yang ingin mengingatkan. Bahwa kebudayaan bukanlah sekadar bagian dari perda, melainkan denyut nadi kehidupan masyarakat. Bahwa kebijakan tanpa kebudayaan ibarat rumah tanpa pondasi: ia bisa runtuh oleh gempa yang kecil.

Di beranda desa, kakek itu masih menembang. Barangkali ia tidak tahu apa itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, barangkali ia tidak pernah membaca Perda Nomor 3 Tahun 2024. Tetapi ia tahu satu hal: bahwa apa yang ia lakukan adalah menjaga sesuatu yang lebih tua dari dirinya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang akan ia wariskan kepada anak cucunya.

Dan bukankah itu, pada akhirnya, makna sejati dari pemajuan kebudayaan?

*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Satupena Jawa Tengah.