Isu Kosovo

Pada 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak.  Sepuluh tahun setelah Kosovo menyatakan kemerdekaannya, lepas dari Serbia tidak banyak kemajuan yang didapatkan antara kedua negara itu dalam menyelesaikan sengketa kawasan mereka.  Bahkan isu Kosovo hingga saat ini merupakan salah satu isu sensitive dalam masyarakat internasional, khususnya terkait dalam legalitas deklarasi kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo sendiri tanpa melalui persetujuan negara lainnya.

Sebagaimana diketahui dahulu negara Serbia dan Kosovo memang pernah terlibat konflik yang di picu oleh perseteruan antara etnis Serbia dan Albania. Pertikaian ini terus berlanjut hingga menyatakan kemerdekaan sepihak oleh Kosovo dari Serbia pada tanggal 17 Februari 2008. Hingga saat ini isu Kosovo tetap berlanjut menjadi salah satu isu yang sensitif dalam masyarakat Internasional selama lebih dari sedekade terakhir lamanya.

Lalu Kosovo menganggap dirinya sebagai negara yang merdeka, akan tetapi negara Serbia menolak akan mengakui kemerdekaannya.  Kemudian kedua negara Kosovo-Serbia ini ingin bergabung dengan Uni Eropa, akan tetapi Uni Eropa sendiri sendiri baru akan memungkinkan akan hal tersebut terjadi setelah masalah kedaulatan Kosovo tersebut terselesaikan.  Konflik ini memang tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa akan tetapi juga menyebabkan timbulnya arus pengungsi baik dari pengungsi Albania maupun komunitas etnis Serbia itu sendiri.  Bahkan berbagai upaya yang telah ditimbulkan dalam mengatasi konflik tersebut yang telah dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu antara lain PBB, Contact Group (AS, Rusia dan UE), dan Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk masalah Kosovo.  

Perkembangan dalam pemerintahan Serbia dan Kosovo yang telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui kesepakatan Brussel pada tahun 2013 silam yang antara lain dalam menegaskan normalisasi hubungan antara Pemerintahan Pusat Serbia dan Kosovo melalui pembagian kekuasaannya yang telah disepakati bersama. Akan tetapi pihak Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dengan argumen bahwa kemerdekaan sepihak tersebut tidak sesuai. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya menyatakan bahwa kemerdekaan sepihak Kosovo tidak melanggar hukum internasional. Akan tetapi terkait status kemerdekaan Kosovo itu sendiri dikembalikan lagi kepada kebijakan politik luar negeri masing masing tiap negara. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi landasan beberapa negara untuk mengakui kemerdekaan Kosovo ini.

Lalu pada tahun 2008 sejak proklamasi kemerdekaannya secara sepihak, Kosovo telah mengklaim memperoleh pengakuan dari berbagai negara. Dari beberapa sumber terdapat informasi yang menyatakan hingga tahun 2019 Kosovo telah menerima dari 100 pengakuan diplomatik termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Namun, Serbia sejauh ini terus melakukan blockade dalam halnya perdagangan Kosovo dan selalu memeriksa penduduk dengan paspor atau kendaraan bernomor negara Kosovo.