JAKARTA - Umat Islam di Indonesia melakukan aksi protes di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis yang terletak di Jakarta pada hari Senin (2/11/2020) untuk memprotes Presiden Prancis dan dukungan kuatnya atas undang-undang sekuler yang menganggap karikatur bergambar Nabi Muhammad SAW sebagai kebebasan berbicara yang dilindungi.
Dilansir dari pemberitaan CNA, terdapat lebih dari 2.000 orang demonstran yang datang sehingga aksi protes tersebut memenuhi jalan raya utama di pusat kota Jakarta. Para demonstran mengenakan jubah putih Islami serta mengibarkan bendera putih yang bertuliskan deklarasi iman Islam. Lebih dari 1.000 orang polisi dan tentara dikerahkan untuk memblokir jalan-jalan menuju Gedung Kedutaan Besar Prancis dan sekitar gedung juga dibarikade dengan kawat silet.
Para demonstran meneriakkan "God is Great" dan "Boikot produk Prancis" sebagai bentuk aksi protes. Mereka juga membanting spanduk dan plakat bergambar Presiden Prancis, yaitu Emmanuel Macron. Beberapa demonstran lain menginjak-injak poster bergambar Macron dan menyuarakan kemarahan mereka dengan membakar poster bergambar Macron.
Aksi protes tidak hanya terjadi di depan Kedubes Prancis di Jakarta. Aksi protes juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia, seperti di Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Namun, aksi protes yang terjadi di kota-kota tersebut tidak sebesar seperti yang terjadi di Jakarta.
Presiden Indonesia, Joko Widodo turut serta memberikan pendapatnya mengenai apa yang terjadi di Prancis. Pada hari Sabtu, Joko Widodo mengecam keras serangan teroris yang terjadi di Paris dan Nice serta pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap ofensif terhadap Islam dan Muslim.
Menurut Jokowi, kebebasan berekspresi yang menodai kehormatan, kesucian, dan kesakralan nilai dan simbol dari agama merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan.
Jokowi mengatakan bahwa menghubungkan agama dengan aksi teroris merupakan sebuah kesalahan yang besar. "Terorisme adalah terorisme, teroris adalah teroris, terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apa pun," ujar Jokowi.
Penyelenggara aksi protes di depan Kedubes Prancis di Jakarta, Slamet Ma'arif mengatakan kepada para demonstran, termasuk kepada anggota kelompok Front Pembela Islam (FPI) bahwa Macron secara agresif memusuhi Islam. Ma'arif juga menyerukan untuk melakukan boikot terhadap produk-produk Prancis.
"Itu sangat menyakitkan bagi kami dan kami meminta dia untuk menarik kembali kata-katanya dan meminta maaf kepada komunitas Muslim di seluruh dunia," kata Slamet Ma'arif dengan menggunakan pengeras suara dari atas sebuah truk.
Aksi protes yang berlangsung pada hari Senin tersebut akhirnya dapat berakhir dengan damai pada sore hari.
Hampir seluruh negara di kawasan Timur Tengah dan Asia yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, mengecam dan marah terhadap Macron. Hal itu terjadi setelah pada tanggal 2 Oktober 2020, Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyatakan bahwa "Islam adalah agama yang berada dalam krisis" dalam pidatonya.Â
Dilansir dari Jakarta Globe, pidato yang dilakukan oleh Macron tersebut sebenarnya berkaitan dengan apa yang dia sebut separatisme Islam, yakni sebuah ideologi yang dianut oleh beberapa Muslim di Prancis yang mencoba untuk menegaskan hukum agama dan mengancam prinsip sekularisme yang dianut oleh negara Prancis.
Pidato Macron muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Prancis terkait teroris Islam dalam beberapa waktu terakhir di tahun 2020. Salah satunya adalah mengenai kematian seorang guru bernama Samuel Paty (47) dengan cara dipenggal kepalanya oleh mantan siswanya setelah ia memperlihatkan karikatur penghinaan Nabi Muhammad SAW kepada siswanya di kelas selama debat mengenai kebebasan berekspresi.
Kedutaan Besar Prancis pun turut memberikan klarifikasi terkait pernyataan Macron. Menurut Kedubes Prancis, Macron memberikan perbedaan antara Islam dan militansi. "Presiden Emmanuel Macron menjelaskan bahwa tidak ada niat sama sekali untuk menggeneralisasi, dan dengan jelas membedakan antara mayoritas Muslim Prancis dan militan, minoritas separatis yang memusuhi nilai-nilai dari Republik Prancis," kata Kedutaan Besar Prancis.
