Kepentingan Elit Politik dan Kualitas Demokrasi

Menjaga kualitas demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena adanya kekuatiran akan menurunnya kualitas demokrasi yang  membayangi publik di Tanah Air.

Sebagaimana dilaporkan Arita Nugraheni (Litbang Kompas,  30-12-2019), atas hasil jejak pendapat Kompas, terekam sejumlah hal yang menjadi kekuatiran responden.

Salah satu isu di bidang politik yang dikuatirkan publik adalah menurunnya kualitas demokrasi.

Memperhatikan dinamika dan situasi politik yang berkembang belakangan ini, tampak jelas bahwa,  residu dinamika dan persaingan politik pasca pemilu 2019 lalu,  masih menjadi salah satu faktor determinan.

Sebut saja, soal  koalisi gemuk partai koalisi pendukung pemerintah yang menguasai mayoritas kursi di  parlemen. Hal ini dikuatirkan dapat meminimalkan kekuatan partai politik non-pendukung pemerintah yang menjadi kekuatan penyeimbang.

Pada hal, suatu   sistem demokrasi
yang sehat dan berkualitas, memerlukan berlakunya  mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga negara.

Kecuali itu, Revisi Undang-Undang  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada akhirnya tetap berlangsung di tengah penolakan publik, telah membuat publik menjadi gamang akan penegakkan hukum terkait dengan isu pemberantasan korupsi.

Meskipun demikian, dalam sudut pandang  Positive Thinking publik perlu memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan sebaliknya secara resiprokal  pemerintah (baik Eksekutif maupun Legislatif)  perlu memberikan kayakinan dan harapan  kepada publik melalui komitmen dan kerja yang prima.

Pemerintah perlu meyakinkan publik bahwa, konsolidasi demokrasi yang sudah lebih dari dua dekade ini akan tetap terjaga dengan kualitas yang semakin meningkat. Hal ini dapat diwujudkan lewat perlindungan hak sipil, dan kerja nyata,  baik dari Lembaga Eksekutif maupun Lembaga Legislatif, demi mewujudkan kebaikan bersama bagi semua orang.

Goris Lewoleba

Alumni KSA X LEMHANNAS  RI, Direktur KISPOL kPresidium Pengurus Pusat ISKA, Dewan Pakar VOX POINT INDONESIA.