[caption id="attachment_272479" align="alignleft" width="378" caption="Mengenal Sosok dan Upaya Perempuan Berpolitik di Indonesia (Foto:lumbungdesa.net)"][/caption] Gaya kepemimpinan perempuan kini ramaikan perpolitikan Indonesia, kesempatan perempuan terjun di dunia politik terbuka lebar. Apalagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2004 telah menetapkan setidaknya disetiap parpol untuk pemenuhan calon dari perempuan sebanyak 30 persen. Tak banyak yang tahu proses perempuan berpolitik di Indonesia sejak zaman kerajaan, kepemimpinan perempuan dimulai pada abad ke- 7, Jawa memiliki Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ratu Sima yang terkenal sebagai pemimpin yang jujur, tegas, dan adil. Berbeda Pada masa Majapahit ada Ratu Tribuwana Tunggal dewi. Ia pemimpin dengan adil, berani, dan keberhasilannya memadamkan pemberontakan Sadeng, serta meletakan pilar-pilar kejayaan Majapahit. Aceh pun terkenal dengan para perempuan pemimpinnya. Panglima Laksamana Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien, dan Cut Meutia. Lalu Bagaimana dengan perjuangan perempuan saat ini? Kembali Pada tahun 2001, Megawati Soekarno Putri dipercayai oleh MPR RI dan terpilih sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah, pada saat itu banyak menimbulkan kontroversi di semua kalangan. Pihak yang tidak setuju menganggap dari sudut pandang budaya kita, sulit diterima kenyataan seorang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Sementara itu, pihak yang bersimpati menyatakan bahwa persitiwa politik itu menandakan tingginya kesadaran bangsa ini dalam memaknai kesetaraan gender. Tetapi, apakah kualitas perempun politik terangkat setelah terpilihnya Megawati Soekarno Putri? Jawabannya masih teramat samar, karena belum terlihat kebijakan politik yang implikasinya meningkatkan kualitas dan kesadaran politik para perempuan. Jadi, kehadiran seorang perempuan sebagai pemimpin, belum memberikan jaminan tercapainya peningkatan kualitas dan keterwakilan politik perempuan. Sebab dari hal itu terjadi karena kesadaran akan peningkatan keterwakilan perempuan baru pada tahap pemenuhan kuantitas semata, berapa banyak yang berpartisipasi. Belum menyentuh pada hakekat kualitasnya. Peningkatanhpartisipasi politik pada tahap kuantitas, sangat berhubungan dengan dengan tiga hal, yaitu informasi, kesempatan atau peluang dan keinginan untuk berpartisipasi. Sedangkan tahap kualitas, berhubungan dengan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan. Sebagian pihak tidak sependapat apabila masalah kualitas ini selalu melekat pada “persyaratan” perempuan, sedangkan laki-laki tidak dituntut memenuhi “persyaratan” itu. Penilaian ini tentunya menjadi peluang bagi perempuan untuk menjawabnya. Disamping itu, dari mereka harus mampu menggalang jaringan antar kelompok perempuan dari berbagai elemen. Dalam hal ini sosok perjuangan dan keberhasilannya membutuhkan strategi yang tepat dan solidaritas yang kuat. Jaringan diperlukan untuk membangun struktur politik yang ramah gender melalui upaya revisi segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik yang diskriminatif hal ini juga diperlukan guna mewujudkan komitmen partai yang sensitif gender, serta advokasi jaminan hukum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Selanjutnya, kelompok perempuan harus berani melakukan upaya rekonstruki budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental di masyarakat. Pengubahan itu menjadi penting sehingga akan terbentuk budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya ini akan berdampak positif bagi cara pandang perempuan terhadap politik. tidak akan ada lagi pemilihan berdasarkan jenis kelamin pada sektor pekerjaan, publik maupun pribadi. Karenanya, sterotip terhadap perempuan yang memilih aktif dalam politik, dengan sendirinya akan hilang. Dalam proses internalisasi dan penyesuaian diri, perempuan juga harus terus berupaya mengingkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti luas. Jadi, harus ada upaya bersama secara sinergis untuk meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Ada beberapa hal yang perlu harus dijaga oleh setiap perempuan ketika memasuki amanah di ranah perpolitikan yang rentan akan terjadinya fitnah, hal ini terkait dengan betapa mulianya dan pentingnya kedudukan mereka bagi orang-orang tertentu seperti anak dan suaminya, begitu pula untuk menjaga kebaikan bagi diri mereka sendiri. Salah satunya adalah menjaga Fitrah dan tugas asasinya sebagai ibu rumah tangga demi mewujudkan keluarga yang sebaik-baiknya karena membangun jiwa kepemimpinan berawal dari pondasi keluarga yang telah sukses di internal keluarganya. Selain itu, menghindari terjadinya fitnah hendaknya komunikasi dan pertemuan sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan asasi dan komitmen yang telah dijanjikan. Masih banyak cara efektif untuk meningkatkan kualitas politik perempuan terutama di Indonesia. Banyak dari mereka menilai yang salah terhadap politik, dapat disiasati dengan lebih menonjolkan manfaat politik daripada mudharatnya. Bagaimana mungkin mampu mengubah kebijakan, jika terus menerus duduk sebagai penonton yang baik. Perempuan juga dituntut untuk terus menerus meningkatkan kapasitas serta kualitasnya sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan begitu, aspek kuantitas harus beriringan untuk mencapai tujuan bersama yaitu terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera. Edit Sumber: Historia
