Mohon tunggu...
Syukron
Syukron Mohon Tunggu... Penegak Hukum - Akademisi hukum

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Waspada Perubahan Geoekonomi bagi Karisedenan III Cirebon

23 Desember 2020   09:00 Diperbarui: 23 Desember 2020   09:06 49
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

zona ekonomii khusus segitiga rebana(cirebon patimban majalengka) telah dimulai.  adanya bandara kertajati, dan  pelabuhan baru di subang menjadikan pola kegiatan geoekonomi telah bergeser  dari jabodetabek, jababeka, ke daerah timur jawa. bandara kertajati bisa dibilang sebagai hadiah dari pemerintah pusat untuk propinsi jawa barat, dan kebetulan cirebon sebagai salah satu kabupaten di jawa barat yang memiliki inisiatif untuk memisahkan diri untuk menjadi propinsi baru menuai kekhawatiran dari pihak propinsi jawa barat. 

pada awalnya bendara tersebut rencana awal bukan di majalengka pada saat ini namun didaerah periangan sana tetapi untuk menekan gejolak cirebon menjadi propinsi baru akhirnya bandara bergeser ke arah kabupaten cirebon, dan akhirnya bandara yang sepi ini tidak terlalu diminati karena terlalu jauh dari periangan sebagai pengguna lalu lintas udara. 

pemerintah propinsi jawa barat berfikir keras bagaimana caranya agar uang yang sudah digelontorkan bertriliun-triliun itu bisa menuai pundi-pundi pendapatan propinsi jawa barat, ridwan kamil dan wakilnya berfikir keras sebagai tanggung jawab pemerintah propinsi untuk menjadikan bandara menjadi ramai. awal tahun 2019 pemerintah propinsi menetapkan zona ekonomi khusus rebana agar bandara yang sudah dibangun bisa menghasilkan.

pemerintah propinsi jawa barat sebelum adanya bandara tersebut. daerah cirebon, khususnya wilayah iii cirebon seperti anak tiri yang tidak memiliki bapak. dikepemimpinan ridwan kamil, wilayah karisidenan cirebon mulai diperhatikan dari pembuatan taman di indramayu, alun-alun di kota cirebon, memperbaiki tempat wisata di cirebon dan memperbaiki tempat wisata di kuningan dan majalengka. semua yang dilakukan oleh ridwan kamil sebagai langkah awal mempersiapkan zona ekonomi khusus yang memiliki fasilitas yang memadahi sebagaimana kota-kota besar di indonesia.

perusahaan yang beroperasi di jabodetabek dan jababeka sekarang mulai berdatangan di wilayah karisidenan cirebon. perguruan tinggi negeri yang ternama juga sudah memiliki kampus di cirebon, yakni itb. perusahaan property seperti moiz land ikut jejak perusaan lain dalam mengaduh nasib di negeri cirebon. cirebon sebagai kota dan kabupaten memiliki aktifitas ekonomi yang ramai sebanding dengan bogor, bakasi dan bandung dalam tansaksi ekonomi, meskipun dilihat dari upah minimum kabupaten dibawah ketiga kota tersebut. namun  cirebon tercatat sebagai pusat perdagangan sejak kesultanan cirebon sampai sekarang. sehingga daerah ini memiliki multikultural dalam segi bahasa ras dan agama.

pergeseran geoekonomi ini tidak diimbangi dengan penempatan kawasan ekonomi khusus di krisidenan cirebonon seperti yang dilakukan oleh bekasi, yang memiliki kawasan industri sehingga tidak menggangu kegiatan sistem ekonomi yang sudah berjalan. sebagai contoh perusahaan properti moiz land melakukan investasi dicirebon sangat berdekatan dengan pasar tradisional tegalgubug yang hanya berjarak 50 meter. 

meskipun pasar tegalgubug memiliki mangsa pasar seluruh indonesia bahkan sampai luar negeri tetapi persaingan itu sangat tidak sehat. saya ambil contoh di kota cirebon banyak supermarket-supermarket yang jatuh bangrut dan sepi pengunjung karena tidak ada aturan jarak antara supermarket satu dengan yang lainya. ditambah persaingan pedangan kecil pasar tegalgubug dengan pedangang besar di moiz land , meskipun di pasar tegalgubug tidak semuanya pedagang kecil akan tetapi jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan pedagang kecilnya.

aturan jarak sebenarnya telah diatr dalam uu tata ruang dan diatur kembali dimasing-masing propinsi dan kabupaten, namun masalah terjadi di birokrat yang tidak memiliki integritas , "asal ada uang semua bisa beres". semua  ini tidak pernah diperhatikan dalam kacamata propinsi dan kabupaten, mungkin prinsipnya sama " asal ada uang semua nisa beres".

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun