Indonesia dikenal dengan sumber daya yang melimpah dan alamnya yang indah. Ada beragam sumber daya, mulai dari tambang emas, nikel, batu bara, minyak, gas, hutan, laut, hingga perkebunan—semuanya menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun, di balik kekayaan itu, tersimpan kenyataan pahit bahwa masyarakat di sekitar sering kali hidup dalam kemiskinan. Contoh nyatanya bisa kita lihat di Papua, tempat tambang emas Freeport berdiri, banyak warganya masih tinggal di rumah semipermanen dan kesulitan mengakses air bersih.
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03% dan mengalami penurunan menjadi 8,57% pada September. Persentase kemiskinan di perdesaan dan perkotaan memiliki selisih yang cukup jauh. Kemiskinan di perdesaan masih tinggi, yakni sekitar 11,34%, sedangkan kemiskinan di perkotaan berada di angka 6,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah terbesar di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekono meningkat dan relatif stabil dengan angka 4 hingga 5 persen per tahun. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih belum cukup untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil.
Apa Penyebabnya?
Penyebab utama dari permasalahan tersebut adalah karena adanya kesalahan pada struktur pengelolaan sumber daya alam yang cenderung tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Di Indonesia, sebagian besar sumber daya alam masih dikuasai oleh korporasi besar atau orang-orang yang punya kuasa. Mereka senantiasa melakukan eksploitasi terhadap sumber daya demi keuntungan semata, alih-alih memberdayakan masyarakat. Keuntungan yang didapatkan pun dialihkan ke investor yang beroperasi di luar negeri, sementara masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat langsung, contohnya hanya menjadi buruh kasar dengan upah yang rendah. Hal ini tentu akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan dan mengancam kesejahteraan masyarakat jika tidak ada penanganan yang tepat.
2. Distribusi yang Tidak Merata
Kekayaan yang dihasilkan dari daerah penghasil lebih banyak dinikmati oleh korporasi yang berasal dari luar daerah atau luar negeri. Daerah penghasil sering kali hanya dijadikan "ladang produksi" tanpa mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dampaknya adalah terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi, dan semakin diperparah oleh lemahnya kebijakan redistribusi negara, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Alhasil, kesenjangan sosial antara "si kaya" dan "si miskin" semakin melebar.
3. Korupsi
Maraknya kasus korupsi menjadi salah satu penyebab dari permasalahan kemiskinan yang terus berlangsung. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pembangunan tidak merata dan masyarakat terus berada dalam jurang kemiskinan.
