Pilkada 2024 Kepulauan Riau Dihiasi oleh Politik Dinasti

Pilkada adalah pemilihan kepala dan wakil daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi lokal. Terdapat tiga bagian yang dipilih dalam pilkada, yaitu:

• Gubernur dan wakil gubernur - provinsi
• Bupati dan wakil bupati - kabupaten
• Wali kota dan wakil wali kota - kota

Pilkada tahun ini berlangsung pada tanggal 27 November 2024, terdapat beberapa hal yang membuat Pilkada Kepulauan Riau saat ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya disebabkan adanya daya saing yang sangat tinggi antar sesama calon gubernur yaitu Muhammad Rudi dan Ansar Ahmad.

Muhammad Rudi dan Ansar Ahmad merupakan dua tokoh politik yang sangat melekat terhadap persaingan politik dinasti. Politik dinasti adalah cara mempertahankan kekuasaan yang dijalankan oleh seseorang dengan mewariskan kedudukannya kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga, politik dinasti dulunya diteruskan oleh raja-raja yang tidak ingin tahta dan kepemimpinan jatuh kepada orang luar.

Ketika Ansar Ahmad menduduki jabatannya sebagai gubernur pada tahun 2020 sang istri yaitu Dewi Kumalasari terpilih juga menjadi DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan anaknya bernama Roby kurniawan berhasil mendapatkan jabatannya sebagai bupati Bintan pada tahun 2021. 

Pada tahun tersebut keluarga Ansar Ahmad dapat dikatakan menjadi nomor satu terpenting di Kepulauan Riau, karena kepemimpinan mereka dibagi di beberapa daerah dan jenjang. 

Tidak jauh berbeda dengan Ansar Ahmad, Muhammad Rudi juga sudah menjalankan perannya di Kepulauan Riau sebagai wali kota Batam selama dua periode dari tahun 2016-2024 dan sang istri bernama Marlin Agustina pada tahun 2020 menjadi wakil gubernur Kepulauan Riau. 

Akibat Marlin Agustina mencalonkan sebagai gubernur pada tahun 2020 banyak orang yang menilai bahwa ini semua merupakan ide dan susulan dari Muhammad Rudi sendiri untuk menjalankan sebuah politik dinasti.

Muhammad Rudi dan Ansar Ahmad dapat dikatakan menjalankan politik dinasti dikarenakan berbondong-bondong menghantarkan keluarganya untuk memimpin pada satu wilayah, wilayah yang dimaksud adalah daerah yang di kuasainya. 

Seperti tahun ini Muhammad Rudi mencalonkan sebagai gubernur dan sang istri mencalonkan sebagai wali kota sedangkan Ansar Ahmad dan anaknya juga turut mencalonkan sebagai gubernur dan bupati kembali seperti yang mereka lakukan di tahun sebelumnya.

Ansar Ahmad sendiri pernah memberi tanggapan terhadap isu yang sedang ramai dibicarakan oleh kalangan masyarakat ataupun media, "Saya kira, saya mesti membuktikan kepada masyarakat bahwa tak semua dinasti politik itu jelek. Tergantung tujuan dan niatnya saja," kata Ansar, selasa (24/10/23).  

Ansar juga mengaku bahwa mempunyai anak yang sebagai Bupati dan istri merupakan sebuah anggota DPRD Kepulauan Riau memberikan dampak yang positif, karena ia dan keluarganya dapat mendiskusikan pembangunan yang ada di Kepulauan Riau kedepannya dikala waktu senjang.

Berbanding terbalik dengan Muhammad Rudi, pada tahun 2020 Rudi menolak dan tidak mau jika dirinya disebut menjalankan politik dinasti. "Itu kan hanya isu-isu saja,  kalu istri mau jadi DPRD atau ikutan sebagai calon wakil gubernur saya tidak bisa melarang. Jangankan orang lain, istri saja tidak bisa kita larang," ungkap Muhammad Rudi dihadapan ratusan kader pada kegiatan konsolidasi engurusan DPC Nasdem di Tanjung Pinang, Minggu (12/07/20).

Suara kotak pilih Kepulauan Riau di pilkada posisi unggul jatuh kepada Ansar Ahmad dan Muhammad Rudi ketimbang calon gubernur lainnya, karena mereka telah lama dikenal dan beridiri dihadapan masyarakat selama bertahun-tahun. oleh karena itu, besar kemungkinan politik dinasti akan berjalan ditengah masyarat Kepulauan Riau dan kekuasaan tersebut akan terus berputar secara berulang kali di titik yang sama.

Politik dinasti tidak dapat terelakkan di Indonesia dan telah banyak dijadikan  sebuah pedoman oleh berbagai banyak orang agar dapat duduk pada bangku pemerintahan, tidak hanya pemerintahan melainkan partai politik juga telah banyak dipimpin dan dikuasai oleh sekumpulan keluarga. Tidak dapat dipungkiri hal ini semua dapat terjadi  karena latar belakang Indonesia yang dulunya adalah kerjaan.

Akibat dari politik dinasti beragam adanya, yaitu:

1) Banyaknya kader yang unggul dan ahli dalam partai politik namun tidak akan di langsungkan atau di usulkan sehingga  menghambat banyaknya orang yang berkualitas

2) Akan terjadi Nepotisme seperti terciptanya aturan-aturan yang hanya menguntungkan beberapa kepentingan yang dapat merugikan masyarakat

3) Tidak dapat terciptannya good governance karena terlalu sibuk mengurusi kepentingan pribadi

Namun, politik dinasti dapat dihentikan dengan cara memberikan edukasi bagaimana politik yang baik terhadap masyarakat agar tidak buta dan sadar bahwa banyak yang ingin merusak sistem politik pada pemerintahan dengan beragam cara salah satunya adalah politik dinasti, dan cara kedua yaitu mempertegas hukum agar memberikan sebuah aturan terhadap orang-orang  yang melakukan politik dinasti. 

DAFTAR PUSTAKA

Hamapu, A. (2023). Anak Bupati-Istri Anggota DPR, Gubernur Kepri: Tak Semua Dinasti Politik Jelek. Diakses 30 Agustus 2024. https://www.detik.com/sumut/berita/d-6999992/anak-bupati-istri-anggota-dprd-gubernur-kepri-tak-semua-dinasti-politik-jelek 

Ismail. (2020).  Tak Mau Disebut Politik Dinasti, Rudi Jeaskan Majunya Sang Istri Jadi Cawagub. Diakses 31 Agustsus 2024. https://kumparan.com/kepripedia/tak-mau-disebut-politik-dinasti-rudi-jelaskan-majunya-sang-istri-jadi-cawagub-1tnMRz1jGh5

Nurmansyah, Y. (2016). Kekuasaan Dinasti Politik.  Diakses 01 Agustus 2024. https://babel.bawaslu.go.id/kekuasan-dinasti-politik/

Pamungkas, Putra Gema. (2023).  Dituding Bangun Dinasti Politik, Gubrnur Kepri: Itu Tidak Buruk. Diakses 30 Agustus 2024. https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/putra-gema-pamungkas-1/dituding-bangun-dinasti-politik-gubernur-kepri-itu-tidak-buruk   

Suyito. (2024). Membaca Kandidat Paslon Pilkada Keperi. Diakses 02 Agustus. https://www.batamnews.co.id/berita-110345-membaca-kandidat-paslon-pilkada-kepri.html

Wahidin,  Kudus Purnomo. (2024). Bahaya Gurita Politik Dinasti di Pilkada 2024. Diakses 31 Agustus 2024. https://www.alinea.id/pemilu/bahaya-gurita-politik-dinasti-di-pilkada-2024-b2k8t9PZr

Wiyoga, P. (2024). Pilgub Kepri, Puncak Laga Politik Ansar dan Rudi. Diakses 01 Agustus. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/03/pilgub-kepri-puncak-laga-politik-ansar-dan-rudi