Isu-isu Pembiayaan Pembangunan dengan Studi Kasus Tata Ruang Kota Semarang

Isu-isu pembiayaan pembangunan dan aspek keuangan perencanaan penggunaan lahan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemukiman dan perumahan. Salah satu bentuk permasalahan pembiayaan adalah tren peningkatan biaya pembangunan, termasuk biaya infrastruktur dan fasilitas dasar perkotaan. Masih belum meratanya persebaran penduduk di Indonesia  juga menjadi  permasalahan, karena pembangunan permukiman harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia, seperti akses terhadap permukiman yang layak huni, kesejahteraan, kebudayaan, dan keadilan sosial.

Pembangunan permukiman meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar perkotaan, pembangunan perumahan terjangkau khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah, proses pengelolaan lahan, pengembangan ekonomi perekonomian perkotaan dan penciptaan sosial budaya di perkotaan. Perumahan sebagai  kebutuhan dasar sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat, namun keterjangkauan perumahan menjadi kendala utama yang dihadapi masyarakat.

Permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman juga mencakup disparitas peluang antar pelaku pembangunan, yang dinyatakan dalam bentuk disparitas dalam pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk peluang usaha perumahan. 

Perangkat kelembagaan di bidang perumahan, sebagai suatu kesatuan sistem kelembagaan untuk mencapai pembangunan perumahan secara terencana, terarah, dan terpadu, berfungsi baik  sebagai pengambil keputusan maupun sebagai pedoman dan pengaturan pada berbagai tingkat pemerintahan, serta sebagai lembaga pelaksana pembangunan di pemerintahan, dan sektor  swasta.

Dalam perencanaan tata guna lahan, pembiayaan pembangunan mempunyai pengaruh yang besar. Dengan sumber keuangan yang baik maka perencanaan penggunaan lahan akan lebih efektif dan efisien. Analisis spasial minimal dilakukan dengan pemetaan spasial dengan  tema yang berbeda-beda tergantung wilayah/kebutuhan daerah, misalnya pemetaan daerah rawan bencana, pemetaan sumber air/cadangan air tanah atau sumber alam lainnya, migrasi burung, dan lain-lain. sesuai dengan tema dan visi, dan misi regional atau regional. Analisis ekonomi terutama berfokus pada pertumbuhan ekonomi regional atau regional.

Analisis ini diperlukan sebagai landasan dalam menyusun strategi pembangunan yang terkait dengan kebijakan pembangunan Pemerintah. Analisis sosial diperlukan untuk pembangunan regional atau regional yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesehatan masyarakat. 

Pembiayaan investasi infrastruktur daerah yang komprehensif dan berkualitas dapat dicapai jika pembangunan infrastruktur menerapkan perencanaan proyek yang bertanggung jawab, transparansi dalam proses pengelolaan keuangan, dan inklusi sosial dan gender  dapat dipastikan tanpa memandang gender, disabilitas, etnis, status sosial ekonomi atau perbedaan lainnya.

Studi kasus terkait topik ini adalah studi kebijakan pembangunan perubahan tata ruang di Kota Semarang yang menunjukkan bahwa perkembangan kawasan pemukiman di  pinggiran kota Semarang telah meningkatkan konversi lahan hijau menjadi lahan konstruksi sehingga berdampak pada lingkungan keberlanjutan dan timbulnya permasalahan banjir. Kasus lainnya adalah pembangunan gedung apartemen di Kampung Akuarium, Jakarta Utara oleh investor PT. Almaron Perkasa dengan jumlah Rp 62 miliar. untuk membangun 240 apartemen.

Dalam perencanaan penggunaan lahan, pembiayaan pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, perencanaan penggunaan lahan, dan kebutuhan perumahan. Permasalahan  dalam pembiayaan pembangunan, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, dapat berdampak pada ruang terbuka hijau di perkotaan dan menimbulkan permasalahan banjir. 

Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi pembangunan perumahan dan program pembangunan yang memperhatikan perencanaan penggunaan lahan dan  aspek  lingkungan hidup untuk menghindari konflik dan menjamin pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum, pembiayaan pembangunan kota harus memperhatikan peraturan pemerintah DKI Jakarta, seperti sistem kewajiban pengembang berdasarkan peraturan pemerintah DKI Jakarta. Dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap setiap peraturan daerah dan peraturan daerah agar tidak terjadi pelanggaran dan menjamin pelaksanaan yang optimal. Singkatnya, pembiayaan pembangunan dan aspek keuangan perencanaan penggunaan lahan merupakan topik kompleks yang  memerlukan perhatian khusus.