Mohon tunggu...
Gigih Prayitno
Gigih Prayitno Mohon Tunggu... Penulis

Freelance Content Writer| Copy Writer | Blogger | Editor | Email : gigiih89@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Transportasi Artikel Utama

Rapor Merah Kemenhub di Tangan Budi Karya Sumadi

11 Juni 2019   16:05 Diperbarui: 13 Juni 2019   14:50 0 12 9 Mohon Tunggu...
Rapor Merah Kemenhub di Tangan Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi | Kompas/Estu Suryowati



 

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sepertinya sedang mendapatkan rapor merah dari masyarakat terkait layanan mereka. Bagaimana tidak, dari semua permasalahan yang yang harus dihadapi Kementiran Perhubungan tidak menemukan jalan keluar yang win-win solution. Setidaknya banyak pihak yang dirugikan dari beberapa keputusan yang diambil oleh Kemenhub.

Selain itu, Kemenhub juga dinilai terlalu lamban menangani permasalahan yang berdampak secara sistemik dan berakibat banyak pihak dirugikan, khususnya konsumen atau masyarakat Indonesia.

Parahnya lagi, bukannya memberikan penjelasan yang runut dan logis, Kementrian Perhubungan malah memberikan pembenaran yang membuat masyarakat geleng-geleng kepala.

Oleh karena itu, Jokowi selaku pemimpin Indonesia harus meresuffle Menteri Perhubungan yang berada langsung dibawah kendali Presiden. Keputusan ini mengingat Budi Karya Sumadi terlalu lamban menangani permasalahan yang berhubungan dengan kemahslatan masyarakat Indonesia.

Apa saja itu? Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan Kementerian Perhubungan mendapatkan rapor merah.

1. Polemik Tiket Pesawat Mahal



 

Maskapai Penerbangan Indonesia | tribunnews
Maskapai Penerbangan Indonesia | tribunnews

Sampai saat ini, persoalan tiket mahal masih belum menemukan titik temu yang memuaskan baik dari sisi konsumen maupun maskapai pesawat terbang.

Bahkan sejak akhir tahun 2018 lalu hingga tengah tahun 2019 ini, tiket pesawat terbang dari hampir semua maskapai dalam negeri masih tergolong mahal. Keputusan Kemenhub mengatur tarif batas atas pun pada pertengahan Mei lalu pun dianggap tidak mempunyai dampak yang signifikan.

Kenaikan harga tiket pesawat yang tidak masuk akal di masa-masa peak seasons ini tentu saja memberatkan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang seharusnya bisa mudik dengan menggunakan moda transportasi udara harus berpikir berulang kali, bila pun jadi menggunakan pesawat, maka anggaran perjalanan menjadi membengkak.

Untuk mengatasi hal ini, Kemenhub menyarankan untuk mengganti moda transpotasi dari udara ke darat maupun laut. Padahal kita semua tahu bahwa Indonesia negara kepulauan yang dengan bentang wilayah yang sangat panjang. Ini artinya perjalanan udara bisa mempersingkat waktu tempuh dibandingkan dengan perjalanan darat maupun laut.

Bila dengan menggunakan pesawat terbang hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga jam saja, maka dengan menggunakan bus ataupun kapal laut bisa menghabiskan waktu delapan hingga belasan jam.

Hal ini membuat waktu tempuh menjadi tidak efisien.

Akibatnya, masyarakat yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang pun berkurang secara signifikan. Jika dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu jumlah pemudik yang menggunakan pesawat terbang turun hingga 33 persen.

Berdasarkan data dari Kementrian Perhubungan dari H-7 hingga H+4 Lebaran 2019, angka kumulatif keberangkatan penumpang tercatat 2.700.995 keberangkatan, sementara pada tahun lalu mencapai 3.899.278 keberangkatan.

Kemudian tiket pesawat yang mahal tentu akan membuat penumpang menjadi semakin sedikit, salah satu yang dirugikan dari hal ini adalah para maskapai penerbangan.

Diketahui beberapa maskapai penerbangan di Indonesia terlihat sedang berdarah-darah, contohnya Lion Air Group diketahui meminta penundaan pembayaran jasa kebandarudaraan kepada PT Angkasa Pura I (Persero).

Jasa kebandarudaraan yang harus dibayarkan oleh Lion Air (yang diminta penundaan untuk pembayarannya) meliputi sewa check-in counter, parking fee hingga baggage handling.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3