Devaluasi Rupiah dan Implikasinya dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia

Devaluasi rupiah adalah ketika pemerintah secara sengaja menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing atau standar emas. Perbaikan perekonomian nasional adalah tujuan umum dari kebijakan ini terutama dalam kasus defisit neraca perdagangan atau krisis ekonomi. Harga barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar internasional karena devaluasi yang dapat mendorong ekspor lebih banyak karena produk dalam negeri menjadi lebih menarik bagi pembeli asing. Di sisi lain juga harga barang impor menjadi lebih mahal di pasar domestik, yang mendorong orang dan bisnis untuk beralih ke barang lokal.

Devaluasi sering digunakan bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan dan memperkuat industri dalam negeri serta menjaga kestabilan cadangan devisa. Namun disamping itu devaluasi juga membawa risiko seperti meningkatnya harga barang impor terutama barang konsumsi dan bahan baku yang dapat menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat jika tidak dilakukan dengan benar. 

Kebijakan devaluasi juga memengaruhi banyak aspek politik, sosial dan legitimasi pemerintah. Devaluasi memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan publik lebih dari sekedar nilai tukar dan neraca perdagangan. Harga barang impor dapat naik sebagai akibat dari devaluasi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan inflasi. Akibatnya, daya beli masyarakat tertekan terutama di kelompok berpenghasilan rendah yang dapat menyebabkan keresahan sosial. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik maka ada kemungkinan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah dan bahkan ketidakstabilan politik. 

Memutuskan kebijakan devaluasi juga merupakan keputusan politik. Karena kebijakan ini dapat menghilangkan legitimasi politik dan dukungan masyarakat jika dianggap merugikan rakyat, maka pemerintah memerlukan dukungan dari parlemen dan masyarakat untuk melaksanakannya. Selain itu devaluasi sering dipicu oleh hal-hal yang datang dari luar seperti tekanan pasar global, perubahan nilai tukar mitra dagang dan utang luar negeri. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia terpengaruh oleh dinamika politik internasional dan hubungan internasional. 

Penyebab Devaluasi Rupiah

Tingginya ketergantungan pada hutang luar negeri adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Saat itu banyak perusahaan swasta meminjam dalam dolar AS tanpa melakukan lindung nilai. Ketika nilai rupiah melemah tajam maka utang perusahaan meningkat secara signifikan yang tentunya membuat banyak bisnis kesulitan membayar hutang mereka dan menyebabkan krisis semakin parah. Sistem ekonomi nasional yang tidak stabil memperparah keadaan ini. Ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap kerusakan baik di dalam maupun di luar negeri dikarenakan korupsi, inefisiensi sektor swasta dan kegagalan pengelolaan keuangan. Selain itu juga memiliki sistem perbankan yang lemah, dengan banyak bank memiliki modal yang terbatas dan mengelola aset dengan cara yang buruk.

Tekanan pasar dan ketakutan investor memperburuk keadaan di seluruh dunia. Investor takut karena krisis yang bermula di Thailand menyebar dengan cepat. Akibatnya, terjadi arus keluar modal yang signifikan. Nilai tukar jatuh lebih dalam saat investor asing dan domestik mulai menarik dananya. Pemerintah tidak dapat menahan tekanan pasar karena kebijakan moneter yang tidak efektif dan cadangan devisa yang terbatas. Rupiah langsung terjun bebas ketika pemerintah akhirnya memutuskan untuk membiarkan nilainya mengambang bebas. Selain itu, cadangan devisa negara tidak cukup untuk menjaga stabilitas pasar.

Keadaan politik yang tidak stabil dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten memperburuk semua faktor tersebut. Kondisi ini semakin mengikis kepercayaan masyarakat dan investor terhadap prospek ekonomi nasional, yang menyebabkan krisis yang sedang melanda Indonesia.

Devaluasi Fenomena Ekonomi Politik

Devaluasi bukan hanya masalah ekonomi, secara teknis juga merupakan fenomena politik dengan berbagai pihak yang berpartisipasi serta pergeseran kepentingan dan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini devaluasi menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Eksportir biasanya menguntungkan karena nilai tukar yang lebih rendah membuat barang mereka lebih kompetitif di pasar internasional, yang menghasilkan peningkatan volume ekspor dan cadangan devisa negara. Di sisi lain ada masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang paling dirugikan karena harga barang impor meningkat yang menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli mereka terutama untuk barang kebutuhan pokok.

Negara bertanggungjawab untuk mengimbangi kepentingan ekonomi dengan stabilitas sosial-politik. Kelangsungan legitimasi pemerintah bergantung pada kemampuan untuk mengendalikan efek devaluasi melalui penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Kekacauan sosial, kehancuran kepercayaan publik serta krisis politik dapat muncul jika tidak dapat mengantisipasi gejolak ekonomi yang disebabkan oleh devaluasi. Seringkali, devaluasi juga dikaitkan dengan intervensi organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Intervensi IMF biasanya disertai dengan persyaratan ketat seperti liberalisasi ekonomi, pengendalian inflasi, dan reformasi struktural. Kebijakan tersebut sering memicu kontroversi karena memperberat beban masyarakat dan memperkuat ketergantungan negara terhadap kekuatan eksternal dalam jangka panjang, meskipun tujuan mereka adalah untuk memulihkan kestabilan ekonomi dan neraca pembayaran.