Adalah pernah diucapkan Jokowi pada beberapa media radio, dan televisi, dan juga beberapa media cetak dan on line, bahwa dalam koalisinya tidak ada pembicaraan soal jatah bagi – bagi kursi.
Dari beberapa media tersebut, salah satunya adalah Tribunnews.com. Dimana , sesuai yang dipublish padaSenin, 12 Mei 2014 01:18 WIB, dengan judul berita Jokowi Tak Mau Ada Bagi-bagi Kursi dalam Koalisi, dan dicopas seperti di bawah ini secara penuh, tanpa menambahkan/mengurangi satupun kata/frasa/kalimat/dll pada/dari berita tersebut.
Jokowi Tak Mau Ada Bagi-bagi Kursi dalam Koalisi
Senin, 12 Mei 2014 01:18 WIB
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi, menegaskan dalam koalisi yang dipimpin partai berlambang kepala Banteng itu, tak ada pembicaraan soal jatah bagi-bagi kursi.
Kepada wartawan di sela-sela safari politiknya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (11/5/2014), Jokowi mengatakan bahwa bergabungnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), didasari oleh kesamaan visi-misi dan program.
"Di depan tidak ada bicara masalah itu (bagi-bagi kursi). Kalau itu di nomer satu kan, ya kembali (seperti) yang lalu-lalu lagi," katanya.
Jika ia terpilih menjadi presiden RI ke tujuh, maka mekanisme penyusunan kabinetnya adalah menunjuk orang-orang profesional, yang kompetensinya mumpuni. "(Mekanismenya) kriteria, (bukan) kamu mau setor berapa," ujarnya.
Kata dia tak sekalipun antara PDIP, PKB dan Partai NasDem membicarakan soal posisi menteri hingga calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi.
Namun pada saatnya, penunjukan cawapres dan mentri akan melibatkan pada petinggi dari partai peserta koalisi. Namun hal itu harus didahului oleh kesamaan visi-misi dan program.
Namun pada persyataan Jokowi, sesuai yang dikutip dari media on line, The Japan Times, pada rubrik World/Politic, yang dipublish pada tanggal 23 Juli 2014, dengan judul berita : Indonesia’s new leader promises to make life easier for investors, yang merupakan adalah interview Reuters kepada Jokowi pada tanggal 19 Juli 2014, tertulis pada alinea 16 : But in the interview, he acknowledged for the first time that around 20 percent of his Cabinet will likely be political appointments from parties that backed him (Namun dalam wawancara itu, untuk pertama kalinya Jokowi mengakui sekitar 20 persen kabinetnya akan diisi menteri-menteri yang berasal dari parpol pendukung.
Dicopas seperti di bawah ini secara penuh, tanpa menambahkan/mengurangi satupun kata/frasa/kalimat/dll pada/dari berita tersebut. :
Indonesia’s new leader promises to make life easier for investors
Reuters
JAKARTA – Indonesia’s new president, Joko “Jokowi” Widodo, promised to make life simpler for investors by beefing up the country’s threadbare infrastructure, untangling near-impenetrable regulations and sacking his ministers if they aren’t up to the job.
The Elections Commission announced Tuesday that the Jakarta governor had won the hard-fought July 9 election by just over 6 percentage points, although his rival, Prabowo Subianto, plans to challenge the result in Constitutional Court.
“We need to get our economy growing. To do that we must have more investment and also deliver in terms of infrastructure,” Jokowi told Reuters in an interview Saturday, given on the condition that it not be published until after he was officially named winner.
A lack of roads, ports, electricity and other basic services, along with corrupt bureaucracies, is beginning to disenchant foreign investors, essential for the resource-based economy to grow.
“(Investors) say getting business permits is very complicated. Some investors say they need two years. Imagine. So if we can give solutions for getting business permits, I’m sure that we can improve the infrastructure faster.”
