Kemarin (17/9/2014) diberitakan oleh sejumlah media, Jokowi berencana melebur Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) ke dalam Staf Kantor Presiden. Bagi publik yang menarik dari UKP4 adalah hasil evaluasinya atas kinerja para menteri. Sekalipun UKP4 tidak menyebut nama kementeriannya, namun dari unit kerja yang dibentuk pada 8 Desember 2009 ini publik bisa mengetahui berapa jumlah kementerian yang mendapat rapor biru dan berapa menteri yag diganjar rapor merah.
Salah satu penyebab jebloknya kinerja menteri adalah aktifitasnya di partai politik. Di tahun 2014 yang dikenal sebagai tahun politik ini ada 10 kementerian yang diganjar rapor merah oleh UKP4. Menurut Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto capaian 10 kementerian tersebut masih jauh dari target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin Muhaimin Iskandar yang juga merangkap sebagai Ketua Umum PKB adalah salah satu dari 10 kementerian yang jeblok kinerjanya. Selain itu Kementerian Agama yang dijabat Suryadarma Ali yang juga Ketua Umum PPP pun merah rapornya.
Dalam masa pemerintahan Jokowi akan ada 16 kementerian yang dipimpin oleh kader parpol. Memang Jokowi sudah menegaskan bahwa menteri yang dipilihnya harus bersih dari struktur parpol.
Di masa kepresidenan SBY, para menteri yang juga aktif mengurus parpol sehingga menelantarkan kerjanya di pemerintahan sempat mendapat peringatan keras. Tidak hanya itu Presiden SBY dengan tegas mengultimatum para menterinya yang aktif dalam parpol.
“Bagi Saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, partai politik mana pun, saya persilakan baik-baik untuk mengundurkan diri,” kata Presiden ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada 19 Juli 2012.
Tapi, setelah terjadi kisruh di internal Partai Demokrat yang dibinanya, SBY sepertinya melupakan ultimatumnya sendiri. SBY malah mengajukan dirinya sendiri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum dalam Konggres Luar Biasa Demokrat pada 30 Maret 2013.
“Saya telah memutuskan biarlah saya dikritik dan diserang daripada Partai Demokrat bertambah susah. Barangkali ini takdir saya,” kata SBY memberi alasan soal ia maju sebagai ketua umum parpol.
Tidak berhenti pada dirinya sendiri, SBY pun menarik E.E Mangindaan yang tengah menjabat sebagai Menteri Perhubungan untuk mengurus Partai Demokrat sebagai Ketua Harian Dewan Pembina yang tugasnya membantu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang dijabat oleh SBY sendiri.
Bagi publik, apakah UKP4 dihapus atau dilebur dengan institusi atau kelembagaan lain tidak begitu penting. Publik pun tidak cukup puas dengan pembagian rapor para menteri. Karena yang terpenting adalah apa tindakan presiden terhadap menteri yang jeblok kinerjanya. Kalau dalam satu periode evaluasi si menteri mendapat rapor merah, masih bisa dimaklumi. Tapi, kalau dua periode berturut-turut mendapat rapor merah, seharusnya presiden sudah memecatnya.
Kalau memang jebloknya kinerja menteri disebabkan aktifitasnya dalam partai politik, mampukah Jokowi menjaga komitmen kabinetnya untuk bersih dari partai politik dan memecat menteri yang aktif dalam parpol tanpa menunggu rapor? Pertanyaan yang lebih menarik, apakah dengan alasan situasi partai, Jokowi akan mengikuti “takdir” SBY?
Sumber:
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/17/jokowi-akan-lebur-ukp4
http://www.tempo.co/read/news/2013/03/30/078470237/SBY-Barang-Kali-Ketua-Umum-Takdir-Saya