Tetapi, jika diperhatikan, Ganjar sebenarnya sudah mengisyaratkan kecenderungan loyalitasnya.Â
Kecenderungan Ganjar Pranowo ini bisa terbaca dari kedatangannya di DPP PDIP pada 24 Oktober 2022. Ganjar datang untuk dimintai klasifikasinya atas  pernyataannya di salah satu stasiun televisi ihwal kesiapannya maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Â
Oleh partai banteng moncong putih ini, Ganjar dianggap menyimpang dari aturan partai, sebab, PDIP belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Karena, soal pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati.
Setelah pemanggilan itu, Ganjar terkesan mengendurkan. Ganjar pun memilih tidak menghadiri Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia sekalipun dilangsungkan di Balairung Hall UTC Kota Semarang pada 4 Februari 2023.
Kecenderungan Ganjar Pranowo untuk lebih mendekatkan dirinya ke PDIP sangat masuk akal. Pasalnya, PDIP yang pada Pileg 2019 berhasil meraih 128 kursi sudah memenuhi presidential threshold tanpa perlu bergabung dengan partai lainnya.Â
Sementara, jika merapat ke Jokowi, pencapresan Ganjar tergantung pada kecakapan Jokowi mendapatkan tiket capres dari parpol-parpol. Jika Jokowi gagal mendapatkannya, gagal pula Ganjar maju sebagai capres. Persoalannya, bagi Jokowi dan juga bagi Ganjar, Koalisi Indonesia Bersatu masih mengulur-ngulur waktu, malah semakin asyik bermanuver.
Padahal dengan popularitas dan elektabilitas tinggi yang dimilikinya (menurut sejumlah survei), Ganjar memiliki peluang terbesar untuk menang dalam Pilpres 2025 dibanding tokoh-tokoh lainnya.
Elektabilitas Ganjar Pranowo itu pun akan semakin menguat setelah tahapan Pilpres 2024 memasuki masa pendaftaran capres, dan semakin menguat begitu memasuki tahap kampanye.
Dan, dengan tingginya elektabilitas yang dimilikinya itu, Ganjar Pranowo sebenarnya tidak membutuhkan dukungan Jokowi. Bahkan sebaliknya, dukungan Jokowi dapat menjadi kutukan bagi Ganjar. Sebab, Ganjar akan mendapat stempel "Presiden BLT" alias "Presiden Bantuan Langsung Presiden."
