Kejagung Diduga "Setting" Ketidakhadiran Menkominfo Johnny G Plate?

Hari ini, kamis 9 Februari 2023, Menkominfo Johnny G Plate tidak menghadiri pemanggilan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G berikut infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang diselenggarakan oleh BAKTI Kominfo.

Ketidakhadiran Johnny G Plate ini justru membuat Kejaksaan Agung bagaikan "menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri".

Apa di Balik Pemanggilan terhadap Johnny G Plate pada Hari Ini?

Pada Senin, 6 Februari 2023, Kejaksaan Agung melayangkan surat panggilan kepada Menkominfo Johnny G Plate. Pemanggilan ini merupakan kelanjutan dari tindak lanjut Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan BTS BAKTI Kominfo. Sehari jelang pemanggilan, sejumlah media ramai memberitakannya.

Namun, tepat pada hari H pemeriksaan, Johnny G Plate tidak memenuhi panggilan Kejagung. 

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) I Ketut Sumedana, ada dua alasan Johnny tidak dapat memenuhi undangan Kejagung. Pertama, Johnny sedang mendampingi Presiden Jokowi menghadiri acara Hari Pers Nasional di Medan hari ini.

"Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh beliau (Johnny G Plate) adalah bahwa pada hari ini beliau dampingi Bapak Presiden RI dalam acara Puncak Hari Pers Nasional di Medan," kata Ketut dalam konferensi pers di kantornya pada 9 Februari 2023

Selain itu, masih menurut Ketut, Menkominfo Johnny G Plate juga dijadwalkan mewakili pemerintah dalam rapat kerja bersama DPR RI pada 13 Februari 2023. Dalam rapat itu, Johnny dijadwalkan membahas soal rancangan perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketidakhadiran Menkominfo pada pemeriksaan pertamanya tentu saja bisa menciptakan framing-framing negatif. Seperti, "Johnny G Plate melakukan pembangkangan", "Johnny G Plate tak pantas menjadi menteri", dan pastinya masih banyak framing negatif lainnya yang bisa diciptakan dan dikreasikan.

Diduga Kejagung "Setting" Ketidakhadiran Johnny G Plate

Dari sisi hukum, sebenarnya pengiriman surat panggilan kepada Menkominfo Johnny G Plate tidak menjadi persoalan, karena sesuai hukum surat pemanggilan harus sudah diterima Johnny Plate sebagai saksi minimal tiga hari sebelum hari H pemeriksaan.

Bukankah semestinya Kejaksaan Agung sudah mengetahui bila sebagai Menkominfo, Johnny G Plate pasti sudah lama dijadwalkan untuk menghadiri peringatan HPN yang pada tahun ini digelar di Medan, Sumatera Utara.

Dari sinilah patut diduga kuat bila Kejaksaan Agung memang secara sengaja "mengatur" ketidakhadiran Johnny G Plate pada pemeriksaan pertamanya. Tujuannya, patut diduga, untuk menciptakan framing-framing negatif sebagai peluru untuk ditembakkan ke arah Johnny G Plate selaku Sekjen Partai Nasdem.

Karenanya, dengan merencanakan waktu pemeriksaan terhadap Johnny G Plate yang tepat pada HPN , Kejaksaan Agung semakin sulit menampik adanya unsur politisasi pada kasus dugaan korupsi BTS BAKTI Kominfo.

Dengan demikian, bisa dikatakan, pemilihan hari H pemeriksaan Johnny G Plate merupakan blunder fatal yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Sentilan Keras Jokowi untuk Kejagung

Terkait pemanggilan Menkominfo Johnny G Plate, Presiden Jokowi pun menanggapinya. Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa proses hukum harus dihormati.

"Kita semua harus hormati proses hukum," kata Jokowi usai peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, pada 9 Februari 2023.

Sesuai Pasal 112 ayat (2) KUHAP, seseorang yang dipanggil oleh penyidik, wajib datang. Dan, apabila tidak datang, penyidik memanggilnya sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Namun, jika saksi yang dipanggil tidak dapat datang, penyidiklah yang datang ke tempat kediaman saksi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 KUHAP. 

Dan, sebagaimana dalam Pasal 119 KUHAP, apabila saksi tidak menghiraukan panggilan dari penyidik tanpa alasan yang patut dan wajar, , maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), saksi dapat diancam dengan pidana penjara.

Dari kacamata hukum, tidak ada yang salah pada pemanggilan Kejaksaan Agung terhadap Menkominfo Johnny G Plate. Begitu juga dengan ketidakhadiran Johnny G Plate pada pemanggilan pertamanya.

Namun, seperti yang ditegaskan Jokowi bahwa proses hukum harus dihormati. Menghormati proses hukum artinya tidak mencampuradukkan proses hukum dengan tetek bengek urusan lainnya, termasuk urusan politik. Sementara, pemanggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung kepada Menkominfo Johnny G Plate yang bertepatan dengan HPN patut diduga sarat kepentingan politik.

Karenanya, pernyataan Jokowi itu bisa ditangkap sebagai sentilan keras presiden kepada Kejaksaan Agung.

Jokowi pantas menyentil keras proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus dugaan korupsi BTS BAKTI. Sebab, tindakan Kejaksaan Agung yang diduga sengaja "mensetting" ketidakhadiran Menkominfo Johnny G Plate ini berpotensi semakin memperburuk indeks korupsi Indonesia