Tidak seperti Kurawa yang mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan menghadapi Pandawa di Padang Kurusetra, KLB Demokrat membuat kubu AHY seperti menerima buah simalakama. Jika menghadirinya sama saja dengan merestui KLB Demokrat. Namun, jika tidak, masa depan Partai Demokrat akan terancam.
Sebaliknya, meski tidak mendapatkan dukungan mayoritas DPD dan DPC Partai Demokrat, kelompok pro-KLB Demokrat tetap akan menuntaskan pelaksanaan KLB meski tidak dihadiri oleh kelompok pendukung AHY. Jika KLB Demokrat berhasil membentuk kepengurusan dari pusat sampai daerah, maka akan muncul partai kembar.
Berdirinya partai kembar Demokrat ini pastinya memiliki konsekuensi hukum yang pelik. Dengan berpegang pada legalitas partai yang disahkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020, pendukung AHY menganggap hasil KLB Demokrat sebagai "barang" ilegal.
Namun, legalitas partai kembaran Demokrat sejatinya bukan masuk ke wilayah hukum, melainkan wilayah politik. Dengan lobi-lobi politik, pengurus partai hasil KLB Demokrat bisa mendapatkan legalitasnya. Lobi-lobi politik ini bakal semakin lancar bila Moeldoko yang kini menjabat Kepala KSP duduk di kursi Ketua Umum Demokrat.
Keberadaan Moeldoko di antara kelompok pendukung KLB Demokrat inilah yang membuat SBY terkesan pasrah saat menyampaikan pidatonya yang diunggah oleh channel Youtube Partai Demokrat pada 24 Februari 2021.
Ungkapan kepasrahan itu terbaca dari pernyataan SBY yang mengaku kerap kesulitan dalam mendapatkan keadilan.
"Meskipun sering tidak mudah untuk mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi, hukum, dan tatanan yang berlaku. Sebagai warga negara, bukan sebagai mantan presiden, saya juga kerap menghadapi isu keadilan ini," tutur SBY.
Kepasrahan SBY tersebut bisa juga dimaknai sebagai lempar handuknya kelompok pendukung AHY yang makin terjepit oleh desakan pro-KLB Demokrat. Sebagai Presiden RI Keenam, SBY yang tahu banyak peta dan kekuatan politik Istana pastinya menyadari bila masa depan partainya sudah berada di ujung tanduk.
Bahkan, terlepas disahkan atau tidaknya pengurus partai hasil KLB Demokrat oleh Menkumham, partai kembaran Demokrat hasil KLB berpotensi menggerus suara Demokrat pada Pileg 2024. Ujung-ujungnya Partai Demokrat akan bubar dengan sendirinya.
Karena itulah, bisa dikatakan, KLB Demokrat merupakan ujung jalan karir politik dinasti Cikeas.
