"... Overruled by a government official "more senior" than Coordinating Minister for the Economy/Finance Minister Sri Mulyani Indrawati...," tulis Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia dalam berita kawat yang dikirimnya pada 13 November 2008.
Berita kawat atau telegram dilayangkan dengan subjek "THE BAKRIE GROUP: BUMI SHARE PRICE PLUNGES AS TRADING RESUMES". itu dikirim oleh Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia di Jakarta ke beberapa institusi penting di AS, di antaranya Central Intelligence Agency (CIA), Department of Commerce, Department of Energy, Department of the Treasury, dan National Security Council.
Dikirimnya informasi berlabel "SENSITIVE" tersebut bukan saja menunjukkan adanya perhatian AS pada gonjang-ganjing saham PT Bumi Resources Tbk, tetapi juga mengungkapkan adanya sosok "more senior" yang sanggup mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang kala itu dikomandoi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Telegram Kedubes AS yang bocor itu diawali dengan ringkasan. "On November 6, trading resumed in shares of Bakrie Group-owned PT Bumi Resources ("Bumi"), suspended since October 7."Â
Kemudian dilanjutkan dengan "The share price immediately fell nearly 10% until automatic trading limits kicked in and trading was suspended for the day. Bumi shares met the same fate on the next five trading days, with the share price falling from IDR 2175 to IDR 1180. Â
Terkait persoalan penangguhan perdagangan saham PT Bumi ini, dalam laporannya, Kedubes AS untuk Indonesia juga menyinggung tentang adanya perselisihan atau perdebatan di dalam pemerintahan SBY.Â
Pencabutan penangguhan tersebut dilaksanakan setelah Presiden SBY bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada pertemuan yang berlangsung pada 6 November 2008 itu dikabarkan Sri Mulyani Indrawati keukueh melanjutkan penangguhan terhadap saham PT Bumi.Â
Kedubes AS melaporkan, "the delayed resumption of trading in Bumi shares alleged that IDX management had been overruled by a government official "more senior" than Coordinating Minister for the Economy/Finance Minister Sri Mulyani Indrawati."Â
Dicabutnya penangguhan itu menunjukkan pemerintah yang berusaha mempertahankan nilai aset grup Bakrie sudah tidak sanggup lagi menghadapi tekanan dari regulator dan investor.
"Trading resumption as a win for financial regulators against interested politicians," tulis telegram tersebut.
Lantaran itu, masih menurut kawat Kedubes AS, Sri Mulyani mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri keuangan.
