Pollycarpus lebih beruntung tenimbang Prabowo Subianto. Meskipun Prabowo tidak divonis bersalah, namun stempel sebagai pelanggar HAM berat dalam kasus penculikan aktivis 1997 tetap melekat pada diri Prabowo.
Menariknya, tidak seorang pun dari orang-orang di sekitar Prabowo yang berupaya keras untuk membersihkan nama Prabowo sebagai pelanggar HAM berat. Para pendukung Prabowo hanya sanggup mengatakan jika tuduhan itu tidak benar tanpa menyodorkan argumen-argumennya, apalagi bukti-buktinya.
Katakanlah kasus penculikan aktivis 1997 sudah kadaluarsa untuk diproses ke meja hijau, tetapi, upaya rehabilitasi nama Prabowo harus tetap dilakukan. Benar atau tidaknya Prabowo sebagai dalang penculikan adalah persoalan belakangan. Terpenting upaya itu sudah dilakukan.
Sementara kasus Munir masih terus berjalan. Jika dicermati, penyelidikan dan proses hukum dalam kasus Munir lebih bernuansa politik daripada hukum. Di sinilah sebenarnya DPR RI bisa mengambil perannya. Salah satunya dengan membentuk Pansus.
Lewat Pansus, bukti-bukti yang ditemukan TPF munir bisa didalami oleh DPR. Lewat Pansus pula rakyat bisa secara langsung menyaksikan upaya "investigasi" yang dilakukan wakilnya di parlemen.
Artikel ini sudah ditayangkan di GSite.id
