Mohon tunggu...
GARDHILLA PUTRI ARYANTO
GARDHILLA PUTRI ARYANTO Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa S1 Hukum

Senang untuk selalu up to date tentang apa yang terjadi di lingkungan pemerintahan

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kontroversi antara Otorita IKN dengan Masyarakat Adat Pemaluan

26 Maret 2024   19:20 Diperbarui: 26 Maret 2024   19:24 135
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto Screenshot Akun YouTube Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

"Kenapa tidak dijadikan warga IKN sekalian? padahal sudah lama jadi warga adat setempat."

RESPON LUHUT YANG KAGET DENGAN RUMAH MENTERI DI IKN YANG KIAN MENCIUT MENGUNDANG KONTROVERSI MASYARAKAT

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, protes dengan ukuran rumah dinas Menteri di IKN, Penajam Paser, Kalimantan Timur lantaran ukurannya yang relatif kecil untuk sekelas rumah Menteri dibandingkan dengan rumah Menteri yang berada di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Rumah yang memiliki spesifikasi luas bangunan sekitar 580 m dan lahan sekitar 1.000 m akan dibangun sejumlah 36 unit sesuai dengan jumlah Menteri saat ini dengan mengalokasikan anggaran Rp14,4 miliar per unit yang ditargetkan akan selesai pada Juli Tahun ini. Saat ini dua unit rumah menteri telah terselesaikan yang salah satunya adalah rumah milik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.

Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono saat bertemu dengan Luhut di Istana Kepresidenan pada Rabu, 13 Maret 2024, "Pak Luhut bilang, 'Lho ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Tetapi dengan konsep 'compact city' disesuaikan dengan desain pemenang sayembara."

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menambahkan bahwa dalam pembangunan ini mengalokasikan dana APBN dengan nilai kontrak MYC 2022-2023 sebesar Rp600 miliar.

"Alokasi 2022 Rp471 miliar, dan realisasi keuangan sebsar 79% dari total dan realisasi fisik sampai akhir kemarin 89,75%, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama pada bulan Februari sudah bisa dimanfaatkan dan difungsikan," pungkasnya.

Hal ini mengundang berbagai tanggapan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah dari pengguna media sosial X, @All********. Dalam unggahannnya, dirinya menyayangkan rumah yang dibangun untuk pejabat menteri di IKN yang tergolong mewah sedangkan rakyatnya banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Buat rumah mewah untuk pelayan rakyat... sedangkan sebagian besar rakyatnya, boro-boro bisa punya rumah mewah.. untuk kebutuhan pokok seperti beras saja harus pada antre panjang dan lama sudah kayak zaman peran.. hadeuh,"

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun