Gapey Sandy
Gapey Sandy Kompasianer, Writer, Blogger, Vlogger, Reporter, Buzzer

Peraih BEST IN CITIZEN JOURNALISM 2015 AWARD dari KOMPASIANA ** Penggemar Nasi Pecel ** BLOG: gapeysandy.wordpress.com ** EMAIL: gapeysandy@gmail.com ** TWITTER: @Gaper_Fadli ** IG: r_fadli

Selanjutnya

Tutup

Wanita Artikel Utama featured

Kisah Yuli Supriati Perjuangkan Hak Layanan Kesehatan Masyarakat

9 November 2015   12:08 Diperbarui: 27 November 2017   16:29 3554 19 16
Kisah Yuli Supriati Perjuangkan Hak Layanan Kesehatan Masyarakat
(Ibu Muslimah yang kasusnya turut diadvokasi Yuli Supriati. | Foto: FB Yuli Supriati)

Nasib Muslimah kurang beruntung. Punya Kartu BPJS Kesehatan, tapi tiga rumah sakit yang seharusnya melayani pasien BPJS justru seakan menolaknya. Alasannya, macam-macam. Warga Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur ini akhirnya cuma bisa nelangsa. Jangankan menerima layanan medis guna mengobati sakit paru-parunya, melongok ruang perawatan Kelas II rumah sakit sesuai haknya pun Muslimah tidak bisa.

Terombang-ambing penolakan rumah sakit, kondisi Muslimah terus nge-drop! Sampai akhirnya, keluarga memasrahkan Muslimah masuk UGD RS Persahabatan. Mustinya di sini, pasien empunya Kartu BPJS Kesehatan terlayani. Tapi, lantaran alasan ruang ICU penuh, rumah sakit ‘angkat-tangan’. Alhasil keluarga Muslimah harus berjibaku lagi, cari rumah sakit lain. Sementara kondisi Muslimah, kian mencemaskan.

Ujung ceritanya bisa ditebak. Lantaran mempergunakan hak sebagai pemegang Kartu BPJS Kesehatan terus-menerus ‘ditolak’ rumah sakit berkompeten, keluarga Muslimah pun menyerah pada nasib. Muslimah diantar berobat ke ICU RS Medistra, Kuningan, Jakarta Selatan. Terpaksa Muslimah berobat denganSTATUS PASIEN UMUM. Apa lacur? Dalam tempo 10 hari opname di ICU, tagihan yang sampai di tangan keluarga Muslimah mencapai Rp 120 juta! Habis-habisan harta keluarga Muslimah membiayai pengobatan. Voniskanker saluran paru-paru memang bak petir kala siang bolong.

(Yuli Supriati, Sekjen Dewan Kesehatan Rakyat Provinsi Banten. | Foto: FB Yuli Supriati)
(Yuli Supriati, Sekjen Dewan Kesehatan Rakyat Provinsi Banten. | Foto: FB Yuli Supriati)
Melalui sanak keluarga Muslimah yang ada di Ciledug, Tangerang, kisah memilukan yang senantiasa terulang ini sampai ke telinga Yuli Supriati. Terkesiap ia menyimak derita keluarga Muslimah. Yuli segera ambil tindakan. Ia mengontak Dinas Kesehatan DKI Jakarta di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yuli menuntut pertanggung-jawaban instansi terkait ini, karena Muslimah, warga pemilik Kartu BPJS Kesehatan mengalami nasib terlunta-lunta mengenaskan.

Tak hanya itu, Yuli berusaha selekas mungkin memindahkan Muslimah ke rumah sakit yang melayani pasien BPJS. Karena pasien dalam kondisi darurat, Yuli pun mencoba “jalur khusus”. Ia mengontak jajaran di Kantor Gubernur DKI Jakarta. Pesannya sama. Ada warga DKI Jakarta yang tak terlayani BPJS Kesehatan!

Alhamdulillah, esok harinya, Ibu Muslimah bisa dipindahkan dan bakal dilakukan tindakan operasi di RS Persahabatan, sesuai haknya sebagai pemegang Kartu BPJS Kesehatan. Bahkan, biaya tagihan rumah sakit sebelumnya sebesar Rp 115 juta juga ditanggung BPJS. Tapi tugas saya belum selesai. Ibu Muslimah masih harus memperoleh hak layanan proses kemoterapi dan perawatan lainnya. Karena memang, aturannya seperti itu,” kata Yuli penuh syukur.

(Yuli Supriati, Sekjen DKR Provinsi Banten, mengenakan kerudung merah. |Foto: FB Yuli Supriati)
(Yuli Supriati, Sekjen DKR Provinsi Banten, mengenakan kerudung merah. |Foto: FB Yuli Supriati)
Pertanyaannya, siapakah Yuli?

Kisah haru keluarga Muslimah dituliskan Yuli Supriati pda 6 November kemarin di akun fesbuk miliknya. Masih banyak kisah pilu pasien dan keluarga pasien lainnya. Menuliskannya di fesbuk sekaligus menjadi catatan tugas Yuli. Maklum, Yuli menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Provinsi Banten. “Tugas saya, menjadi relawan dan melakukan advokasi terkait pemenuhan hak-hak kesehatan untuk warga masyarakat,” ujar Yuli yang lahir di Jakarta, 21 Juli 1970.

DKR adalah lembaga masyarakat nasional yang berbentuk perkumpulan dan dibentuk untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan inisiatif rakyat dalam pembangunan kesehatan.  DKR mempunyai tugas serta tanggung-jawab untuk mendorong perbaikan, peningkatan kesehatan rakyat serta menyatukan inisiatif masyarakat agar terlibat dalam perbaikan dengan menambah peningkatan kesehatan dan melakukan pendampingan (pelayanan) kesehatan serta pembangunan desa dengan lingkungan yang sehat.

Perkumpulan yang memiliki garis kordinasi pusat, daerah sampai pada tingkat Kabupaten/Kota ini, dibentuk dalam satu Wokrshop dan Training serta Pertemuan Nasionalpada 11 - 12 Maret 2008 di Jakarta, denagn dihadiri individu, perwakilan organisasi, LSM dari tingkatan kabupaten yang terdiri dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. DKR telah dilegalformalkan melalui Akte Notaris Nomor 93 tanggal 17 Maret 2008.

(Yuli Supriati bersama rekan DKR menyambangi penyelenggara BPJS Kesehatan. | Foto: FB Yuli Supriati)
(Yuli Supriati bersama rekan DKR menyambangi penyelenggara BPJS Kesehatan. | Foto: FB Yuli Supriati)
Visi DKR adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang  sehat, adil dan sejahtera. Karenanya, Misi yang diemban yakni memastikan pelayanan kesehatan yang sempurna bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DKR berasaskan Pancasila dan didirikan dengan tujuan untuk: Pertama, Memastikan pendirian desa-desa siaga. Kedua, Memastikan ada upaya-upaya untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Ketiga, Memastikan rakyat mendapat akses pelayanan kesehatan yang layak. Keempat, Memastikan masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat dan bersih.

Geregetandan Saran untuk BPJS Kesehatan

Kasus-kasus yang mengindikasikan seolah-olah ada penolakan rumah sakit terhadap pasien pemegang Kartu BPJS Kesehatan sudah banyak ditemukan Yuli di lapangan. Alasan paling klasik adalah, karena ruang ICU maupun ruang perawatan sudah terisi penuh, tidak ada peralatan medisnya, dan sebagainya.

“Dari sisi penyelenggara BPJS Kesehatan, mereka jelas tidak mau disalahkan. Mereka berdalih bahwa di lapangan, tidak mungkin terjadi praktik penolakan pihak rumah sakit terhadap pasien pemegang Kartu BPJS. Saya sampai geregetan mendengarnya, dan kepada mereka sempat saya katakan, penyelenggara BPJS boleh mengatakan bahwa mereka sudah menugaskan customer service dan membuka call center di rumah sakit-rumah sakit. Tapi, adanya dimana? Customer service BPJS Kesehatan itu letaknya justru di pojokan yang sedikit terlihat orang. Maka itu, cobalah customer service BPJS Kesehatan itu mau berdiri atau duduk di UGD selama beberapa jam saja, pasti akan menemukan kasus-kasus yang mengindikasikan penolakan pasien pemegang Kartu BPJS. Tapi, tetap penyelenggara BPJS ini tidak mau percaya juga. Padahal, banyak data dan temuan yang membuktikan kebenaran penolakan-penolakan pasien. Saya punya banyak data kasus-kasus seperti itu, semua tersimpan dan komplit,” tutur Yuli ketika dihubungi melalui ponselnya pada 6 November, kemarin.

(Yuli Supriati ketika mengadvokasi pasien yang sudah 'ditolak' dua rumah sakit karena alasan ruang isolasi tak tersedia. Akhirnya, pasien berhasil mendapatkan kamar perawatan dan penanganan di RSUD Kota Tangerang. | Foto: FB Yuli Supriati)
(Yuli Supriati ketika mengadvokasi pasien yang sudah 'ditolak' dua rumah sakit karena alasan ruang isolasi tak tersedia. Akhirnya, pasien berhasil mendapatkan kamar perawatan dan penanganan di RSUD Kota Tangerang. | Foto: FB Yuli Supriati)
Beragam temuan di lapangan, membuat Yuli menyampaikan saran perbaikan kepada penyelenggara BPJS Kesehatan. Pertama, perbaiki layanan call center BPJS Kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. “Saya menangkap kesan bahwa mereka cuma duduk manis. SDM mereka ini seperti kurang pembinaan. Seharusnya, SDM BPJS Kesehatan yang ditugaskan di rumah sakit dapat cepat tanggap untuk menangangi segala permasalahan yang muncul di lapangan. Kalah dengan call center perbankan yang selalu siaga 24 jam. Layanan BPJS Kesehatan itu mustinya sama dengan layanan UGD di rumah sakit yang buka 24 jam,” ujar alumni SMPN 12 Jakarta dan SMAN 82 Jakarta ini.

Di lapangan, ketika pasien dan keluarga pasien yang kebingungan karena tidak memperoleh layanan sesuai hak yang dimiliki sebagai peserta BPJS Kesehatan itu bertemu dengan DKR, maka kemudian muncul solusi sesuai prosedur. Tak salah kalau kemudian banyak yang berkata bahwa pasien dan keluarga pasien lebih membutuhkan kehadiran DKR di rumah sakit-rumah sakit ketimbang berurusan dengan petugas BPJS.

“Padahal kita tidak mau hal seperti ini terjadi. DKR ini bukan Superman yang bisa stand by setiap saat dan menyelesaikan semua urusan masalah layanan hak kesehatan. Hanya kebetulan saja, kami memiliki pengetahuan bagaimana menjalani prosedur memperoleh hak kesehatan, dan nomor kontak para direktur rumah sakit, termasuk instansi serta pejabat terkait,” tegas Yuli yang hobi touring sepeda motor ini.

(Dalam menunaikan tugasnya mengadvokasi hak layanan kesehatan masyarakat tak jarang Yuli harus bertugas ke beberapa rumah sakit dengan menumpang ambulance. Termasuk membawa jenazah di ambulance tersebut. | Foto: FB Yuli Supriati)
(Dalam menunaikan tugasnya mengadvokasi hak layanan kesehatan masyarakat tak jarang Yuli harus bertugas ke beberapa rumah sakit dengan menumpang ambulance. Termasuk membawa jenazah di ambulance tersebut. | Foto: FB Yuli Supriati)
Kedua, permudah dan percepat masyarakat membuat Kartu BPJS Kesehatan seperti dulu lagi. “Saat ini, di Cikokol, Tangerang umpamanya. Untuk membuat Kartu BPJS Kesehatan, antriannya bisa mencapai ribuan orang setiap harinya. Dan itu tidak boleh diwakilkan, meskipun sudah melampirkan Surat Kuasa dari yang bersangkutan. Padahal, kalau penyelenggara BPJS dapat mempermudah pembuatan Kartu BPJS Kesehatan, misalnya dengan cara Online dan datang langsung ke loket, maka yang menarik keuntungan adalah BPJS juga. Karena, iuran dari warga masyarakat akan segera terhimpun,” tutur Yuli berapi-api.

Yuli sendiri pernah mengantongi Surat Kuasa pembuatan Kartu BPJS Kesehatan milik seorang warga yang dalam kondisi kesusahan. “Meski sudah berbekal Surat Kuasa saya tetap tidak dilayani. Padahal, di kantin kantor pelayanan pembuatan Kartu BPJS di Cikokol itu, calo-calo banyak sekali. Mereka bekerjasama dengan ‘orang dalam’. Karena saya berhubungan dengan kondisi darurat kesehatan seorang warga, sekaligus ingin menemukan fakta tentang praktik percaloan pembuatan Kartu BPJS Kesehatan, maka saya ladeni salah seorang calo. Tarif calo Rp 350.000 untuk yang dua minggu jadi atau Kartu BPJS aktif. Si calo akan ngantongin Rp 100.000, dan untuk ‘orang dalam’ Rp 250.000. Begitu pengakuan si calo. Praktik percaloan seperti begini sudah saya simpan dalam catatan kerja saya,” ujar Yuli yang mengaku baru sekitar enam bulan bergabung dengan DKR Provinsi Banten.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4