Tanah Grogot. ( 26/10/14) Pesta demokrasi 2009 lalu menyisakan luka bagi masyarakat kabupaten paser, daerah yang dikenal dengan nama lain Tanah Grogot. Bagaimana tidak disebut meninggalkan luka, Ketua DPRD Periode 2009 - 2014 ini diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenangnya sebagai Ketua DPRD. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Paser H. Kamaruddin telah melakukan pelanggaran sebagai penyelenggara negara. Politisi asal partai golkar ini telah mengikut sertakan Perusahaan milik pribadinya dalam tender proyek yang nilainya cukup fantastis dan perusahaannya dinyatakan sebagai pemenang tender dibeberapa proyek pemerintah yang bersumber pendanaan nya dari APBD Kabupaten Paser.
Jika melihat dari aturan yang ada, sebagai penyelenggara negara, ini merupakan bentuk pelanggaran berat yang dilakukan Mantan Ketua DPRD yang kini duduk kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser. Ada beberapa proyek yang bernilai fantastis, yang bersumber dari APBD Kabupaten dikerjakan oleh Perusahaan yang pemilik perusahaan tersebut adalah Mantan Ketua DPRD H.Kamaruddin.
" Dengan data, fakta sebagai pegangan dan dasar untuk menuntut mantan Ketua DPRD Kabupaten Paser. Data yang kami miliki tersebut meliputi kegiatan proyek tanpa tender, Kegiatan tender yang dimenangkan perusahaan milik H. Kamaruddin (Ketua DPRD) dan beberapa kegiatan proyek dari tahun 2009 - 2014 sekarang ini. Kami menduga ada persekongkolan damai antara Eks Ketua DPRD, Instansi pemerintah yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Semestinya selama kurun waktu 5 tahun ini menjadi temuan BPK " ujar Sekretaris Borneo Corupption Watch Kaltim Zainuddin. Untuk langkah awal kami akan mengirimkan surat kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Paser dan kami berencana menyerahkan data - data ke Komisi Pemberantasan Korupsi tambah Zainuddin.
Selain Borneo Corupption Watch yang merasa gerah dengan kasus ini, ternyata banyak para kontraktor yang merasa dirugikan oleh kegiatan Ketua DPRD Kabupaten Paser ini. " Selain merugikan negara karena tindakan korupsi, ini juga merugikan kami sebagai sesama kontraktor yang mengikuti tender harus dikalahkan dengan cara yang tidak wajar, selama ini kami diam karena mereka orang kuat didaerah". ujar salah seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya ini.