Mohon tunggu...
Yoga Duwarto
Yoga Duwarto Mohon Tunggu... Penulis

Pengamat Kebijakan Publik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Amarah Rakyat Untuk Berkeadilan dan Tanggung Jawab Negara

12 September 2025   03:18 Diperbarui: 12 September 2025   03:18 16
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dengan memuat prinsip-prinsip sederhana tapi tegas, yaitu meliputi;

1. Pajak progresif yang berkeadilan, dimana mereka yang mendapat potongan kue lebih besar harus  berkontribusi lebih banyak. Pajak jangan lagi hanya menekan rakyat kecil, sementara malah konglomerat mencari celah.

2. Belanja negara digunakan semata untuk rakyat, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus benar-benar sungguh hadir di pelosok. Jangan lagi ada bangunan sekolah yang roboh belum lama direnovasi atau rumah sakit tanpa obat ketika anggaran triliunan justru tersedot ke berbagai proyek mercusuar.

3. Moneter dijaga untuk berpihak pada daya beli rakyat dengan kebijakan suku bunga, kredit, hingga stabilitas tingkat harga pangan harus menjaga rakyat kecil tetap bisa hidup layak, bukan hanya menjaga agar investor asing merasa nyaman.

4. Tata kelola bantuan sosial yang tepat pada sasaran, diperkuat dengan data akurat dan integrasi digital, program bantuan seperti PKH benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.

5. Peningkatan pemberantasan korupsi tanpa ada lagi kompromi, sehingga lahir kesejahteraan berkeadilan, yang tidak mungkin terjadi jika kebocoran di puncak terus menerus dibiarkan.

Energi Amarah sebagai Titik Balik

Amarah rakyat tidak boleh lagi dilihat sebagai sekedar ancaman kekuasaan, melainkan dirasakan  sebagai sinyal peringatan. Inilah kesempatan untuk melakukan koreksi. Negara akan bisa memilih, untuk menjadikan amarah ini titik balik menuju pembangunan yang adil, atau terus malah membiarkannya hingga kontrak sosial terkikis habis.

Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan modal. Kita punya banyak sumber daya alam, ditambah bonus demografi, dan nilai luhur Pancasila. Yaitu bunyi sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bukan sekadar semboyan di dinding sekolah. Ia adalah benar-benar harus hidup sebagai janji besar Republik yang harus diwujudkan lewat semua kebijakan nyata, terutama dalam strategi keuangan dan moneter.

Baiklah bersama kita memahami bahwa jalan ke depan jelas bukan dengan cara meruntuhkan segalanya, melainkan membangun ulang fondasi kepercayaan rakyat. Dari sini kita bisa menyalakan energi amarah, lalu menjadi energi perubahan. Dengan keberanian politik, disiplin hukum, dan kebijakan fiskal dan moneter yang suhgguh berpihak pada distribusi kesejahteraan, maka kita bisa memastikan kue kemakmuran bangsa ini dibagi adil untuk semua, bukan hanya segelintir orang.

Hanya dengan begitu, amarah rakyat terus berubah menjadi harapan, dan harapan itu tumbuh menjadi keyakinan bahwa Indonesia benar-benar rumah yang adil bagi seluruh warganya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun