Saling sentil antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat terjadi, yang membuat koalisi pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 menjadi semakin kusut.
Peneliti dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menjelaskan bahwa koalisi antara NasDem, Demokrat, dan PKS semakin rumit. Koalisi yang sebelumnya terlihat terang dan seakan mempunyai titik temu sebagai antitesa Jokowi justru merubah kian kusut.
"Makin rumit membayangkan koalisi ini terwujud. Awalnya terang dan cerah karena NasDem, PKS dan Demokrat punya titik temu di Anies yang dinilai antitesa Jokowi. Belakangan realisasi kongsi poros perubahan ini kian kusut." Jelasnya.
Terdapat beberapa masalah yang dihadapi Koalisi Perubahan, ada satu konflik yang belum selesai kemudian muncul konflik baru. Sebelumnya agenda deklarasi koalisi pendukung Anies Baswedan pada tanggal 10 November 2022 batal dilaksanakan.
"Dulu ada dugaan karena faktor intervensi oligarki. Lalu PKS dan Demokrat deadlock soal cawapres Anies. Kini Demokrat menuding NasDem tak komit soal koalisi karena melirik figur Gibran yang dinilai cocok jadi cawapres Anies." Ucap Adi.
Sampai saat ini belum adanya titik temu terkait sosok cawapres dinilai menjadi faktor penghambat koalisi terbangun.
Kerumitan koalisi sudah terlihat sejak awal NasDem melakukan deklarasi pencapresan Anies Baswedan. PKS dan Demokrat dinilai sudah tertinggal bahkan inferior atau lebih rendah dari NasDem yang sudah terlebih dahulu deklarasi mendukung Anies sebagai Calon Presiden.
"Itupun masih digantung sampai saat ini. Karena NasDem belum tentu mau sama AHY dan Aher jadi tandem Anies di 2024" Ucap Adi yang merupakan Penliti dari UIN Syarif Hidayatullah.
NasDem memainkan peran besar dalam penentuan cawapres Anies, sementara Partai yang dipimpin Surya Paloh itu masih melihat nama lain yang berpotensi menjadi pendamping Anies diluar Agus Harimurti Yudhoyono dan Ahmad Heriyawan.
Adi menjelaskan terdapat beberapa nama yang masih jadi pertimbangan NasDem selain AHY dan Aher, seperti Khofifah (Gubernur Jawa Timur), Andika (Panglima TNI), dan Gibran (Walikota Solo).
Selain itu, Adi juga memandang bahwa PKS dan Demokrat tidak akan bisa lari dari koalisinya, sebab posisi kedua partai yang merupakan oposisi pemerintahan Joko Widodo itu tak mungkin bergabung dengan partai pendukung pemerintah yang lain.
