Kasus Arcanda Tahar yang menjadi Menteri ESDM menjadi berita yang sangat menarik, sehingga menjadi head line. Banyak yang terkaget-kaget karena ternyata ia berkewarganegaraan ganda. Intinya Arcandra yang sudah menetap 20 tahun di Amerika Serikat ternyata sudah menjadi warga negara Paman Sam. Berita ini menyebar dengan sangat cepat di media sosial tanpa hambatan. Alhasil ini membuat yang bersangkutan harus mengeluarkan jurus-jurus berkelitnya bak silat Minang . Pihak Istana juga tidak kalah repotnya dengan sanggahan dan pernyataan.Â
AM Hendropriyono terpaksa turun gunung menyiapkan pembelaanuntuk Arcandra dengan jurus-jurus khusus. Sayangnya semuanya ini tidak mampu meredam gejolak, kritik, dan komentar sinis masyarakat.  Ini karena semua penjelasan, tangkisan, dan bantahan tadi tidak menjawab pertanyaan yang esensial. Pertanyaan-pertanyaan yang beredar antara lain apakah Arcandra Tahar pernah bersumpah sebagai warga negara A.S? apakah Arcandra pernah memiliki paspor A.S dan menggunakannya? Kalau ternyata benar, maka otomatis kewarganegaraan Indonesianya gugur. Merebaknya masalah ini  membuat media massa seperti koran dan stasiun televisi membuat ulasan, berita, dan diskusi terbuka. Alhasil, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi sorotan regional ASEAN. Dan Dunia ikut memantau apa yang terjadi.
Sebetulnya persoalan ini tidak akan terjadi jika saja Presiden Jokowi sebelum menetapkan Arcandra Tahar meminta intelligence clearance dari pihak intelijen kita yang berwenang. Walau hak prerogatif ada di tangan Presiden, karena ini jabatan Menteri, maka informasi intelejen sangat signifikan.
Sekarang semua sudah terjadi. Yang harus diutamakan adalah solusi yang tepat dan cepat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Arcandra jelas harus jujur dan transparan menceritakan yang sebenarnya. Kalau ternyata ia terpaksa harus dicopot dari jabatannya maka ia pun harus ikhlas. Bagaimanapun, kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Walaupun Archandra bukan Menteri ESDM lagi, ia masih bisa memberikan masukan, pemikiran, dan pengalamannya kepada Presiden Jokowi dalam kapasitas lain. Dengan demikian kegaduhan akan hilang. Dan Indonesia bisa kembali bekerja.
