Hukum

Putusan Bawaslu Manggarai Barat Setuju dengan Pasal 4 Ayat 3 PKPU

12 September 2018   12:28 Diperbarui: 13 September 2018   00:24 184 0 0

Pertimbangan Bawaslu Mabar Diluar Objek Sengketa Dan Saling Bertentangan

Pemberitaan media beberapa saat setelah Putusan sengketa Pemilu oleh Bawaslu Mabar telah menyudutkan Bacaleg a.n. Donatus Jehadir sebagai bacaleg yang tidak jujur menyampaikan tentang statusnya sebagai mantan narapidana.

Berkaitan dengan pemberitaan tersebut, perlu kami sampaikan beberapa hal berikut untuk meluruskan apa sebenarnya yang menjadi sengketa antara DPD PAN Manggarai Barat yang menjadi Pemohon dalam sengketa Pemilu dan KPU Manggarai Barat sbb:

Bahwa Obyek sengketa perkara Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-KAB.MABAR 19.09/VIII/2018 adalah

-Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Berdasarkan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan NO: 38/BA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Yang Dikeluarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

-Berita Acara rapat pleno No.42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang perubahan Berita Acara No.38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil konsultasi langsung dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Nusa Tenggara Timur No.637/PP.01.4-SD/53/Prov./VIII/2018 perihal penegasan tanggal 17 Agustus 2018;

dimana isi dari Berita Acara yang diterbitkan KPU Manggarai Barat tersebut adalah menyatakan Tidak Memenuhi Syarat bacaleg Donatus Jehadir yang diajukan DPD PAN Kabupaten Manggarai Barat karena alasan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat 3 PKPU, bukan alasan ketidakjujuran yang bersangkutan kepada publik sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Adjudikasi dalam Putusan.

Ketidakjujuran tersebut sebenarnya berawal dari tuduhan KPU Manggarai Barat yang disampaikan di dalam persidangan terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisan Resort Mabar tanpa keterangan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. 

Tentang hal ini Kepolisian Resort Mabar telah mengkonfirmasi melalui surat bahwa SKCK yang dimaksud sudah tidak berlaku lagi karena ada catatan kepolisian dan pihak Kepolisian Resort Mabar sudah menerbitkan atau mengeluarkan SKCK Baru dengan catatan bacaleg a.n. Donatus Jehadir adalah mantan napi. SKCK baru tersebut menjadi bukti di dalam persidangan.

Selain itu, dalam pertimbangannya Bawaslu Mabar juga telah mengesampingkan bukti-bukti Pemohon yang menerangkan bacaleg a.n. Donatus Jehadir telah secara terbuka melakukan pengumuman di media massa sebagai mantan narapidana.

Selain mengesampingkan Pasal 4 ayat (3) PKPU Bawaslu sebenarnya juga tidak memahami benar proses atau tahapan verifikasi dokumen bacaleg. Jika ditelaah benar, pokok soalnya ada pada pihak KPU yang yang secara terang menderang melanggar ketentuan Pasal 249 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. 

Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa pihak KPU seharusnya mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon berupa penolakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon atau permintaan untuk melengkapi, memperbaiki atau mengganti kelengkapan dokumen karena KPU berdasarkan pengakuannya dalam persidangan telah melakukan verifikasi dan menemukan catatan Kepolisian dan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bacaleg a.n. Donatus Jehadir pernah dipidana. 

Akan tetapi KPU tidak menjalankan ketentuan Pasal 249 ayat (1) tersebut dan langsung men-TMS-kan bacaleg a.n. Donatus Jehadir sehingga bacaleg tersebut tidak dapat melengkapi, memperbaiki atau mengganti kelengkapan dokumen-dokumennya.

Perlu diketahui bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo (Kabupaten Pemekaran) adalah tempat dimana bacaleg a.n. Donatus Jehadir harus mendapatkan surat keterangan pernah dipidana atau tidak dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut merupakan domain dari Pengadilan Negeri labuan Bajo, dan penerbitan SKCK tanpa keterangan sebagai mantan narapidana juga merupakan domain dari institusi Kepolisian Resort Manggarai Barat sehingga berada diluar kewenangan dari Bacaleg Pemohon. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) PKPU No.20 tahun 2018 yang secara tegas menunjuk pada pengadilan setempat dalam hal penerbitan surat keterangan bebas pidana. Namun demikian, dengan itikad baik bacaleg a.n. Donatus Jehadir meminta surat keterangan pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Ruteng Kan Manggarai (Kabupaten Induk) dan pihak kepolisian Resort Manggarai Barat menerbitkan SKCK baru untuk bacaleg a.n. Donatus Jehadir dengan mencantumkan keterangan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana.

Dengan demikian, kami menilai bahwa Putusan Bawaslu Manggarai Barat No. 001/PS.REG/BAWASLU-KAB.MABAR 19.09/VIII/2018 justru saling bertentangan, tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 tentangPemilu, Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 43 ayat (1) UUNo. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 7 ayat 2 UU No. 12/2011, Pasal 249 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 7 PKPU No. 20 Tahun 2018 dan telah mengesampingkan penerapan Pasal 4 ayat 3 PKPU yang menjadi objek sengketa.

Jakarta, 11 September 2018

FS Purnama

Kuasa Hukum Pemohon