PEKANBARU -- Berbicara mengenai pendidikan maka akan sejalan dengan pembahasan mengenai guru dan kesejahteraannya. Bangsa dengan pendidikan yang maju dan bekembang tentu memiliki sistem dan aturan pendidikan yang bermutu. Untuk menciptakan kualitas pendidikan yang bermutu ditentukan dengan kualitas guru yang dimiliki. Guru dapat kita ibaratkan sebagai sebuah pohon, jika ingin membuat pohon itu tumbuh tegak dan lama maka harus diperhatikan kualitas akarnya, begitu juga dengan guru, jika ingin menghadirkan guru-guru yang bermutu maka kita harus memperbaiki akarnya agar berdiri tegak dan bertahan lama.
Di Indonesia sendiri, guru dituntut untuk menjadi profesional dan menjalankan beban kerja yang harus dipenuhinya. Pemerintah membuat kebijakan dimana untuk menjadi yang profesional harus menempuh pendidikan profesi agar mendapatkan sertifikasi profesi guru, dengan adanya sertifikasi ini maka barulah guru dapat dikatakan profesional dan siap memberikan pengajaran. Akan tetapi jika dikaji kembali ternyata program yang dibuat oleh pemerintah ini cukup berat untuk dijalankan oleh calon-calon guru baru, belum lagi seluruh guru-guru yang ada di Indonesia setiap harinya mereka masih memikirkan tentang kesejahteraan mereka suatu hari nanti yang masih belum pasti.
Disamping bagaimana guru dapat mencapai kesejahteraan yang layak menjadi tantangan yang nyata, terutama ketika mereka harus menanggung beban kerja yang tidak sebanding dengan kompensasi yang mereka terima. Seperti pada salah satu desa di Provinsi Riau yang sebut saja Desa M, dimana terdapat ketidaksesuaian antara gaji yang diterima oleh guru honorer dengan beban kerja yang mereka jalani. Gaji yang mereka terima hanya sebesar Rp. 600.000, dan terkadang pembayarannya tertunda menunggu cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di sisi lain, sebuah desa yang terdapat di Provinsi Riau juga sebut saja Desa P, guru honorer menerima gaji sebesar Rp. 1.450.000 yang dibayarkan secara rutin. Discrepancy dalam tingkat kesejahteraan antara dua desa di provinsi Riau ini sangat mencolok. Pemerintah seharusnya memperhatikan ketidakseimbangan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini demi meningkatkan kesejahteraan para guru secara adil dan merata.
Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan guru tersebut adalah dengan meninjau ulang sistem penggajian bagi guru honorer. Pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan gaji bagi guru honorer yang sesuai dengan beban kerja yang mereka emban. Selain itu, penting juga untuk memastikan pembayaran gaji dilakukan secara teratur dan tepat waktu, sehingga guru dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus pada tugas mengajar tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan. Selain itu, program pekatihan dan pengembangan keterampilan bagi guru honorer juga dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi guru, diharapkan kualitas pembelajaran juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di kedua desa tersebut.
Dengan solusi tersebut, diharapkan ketimpangan kesejahteraan antara guru di berbagai desa dapat diminimalkan, sehingga guru dapat bekerja dengan lebih semangat dan dedikasi dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi generasi yang akan datang.
