Mohon tunggu...
Frida Wahyumi
Frida Wahyumi Mohon Tunggu... Karyawan BUMN -

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Ribuan TKA Cina Ilegal, Moeldoko: Jangan Kasih Toleransi

29 April 2018   13:23 Diperbarui: 29 April 2018   13:57 949
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber foto: kompas.com/sandro gatra

Persoalan Tenaga Kerja Asing yang terus meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun meresahkan masyarakat.

Isu ini terutama menjelang pesta demokrasi, semakin menguat di tengah masyarakat.

Bahkan Di DPR diusulkan untuk diadakan Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani persoalan TKA.

Terkait isu ini, Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan ikut memberikan pendapatnya. Tidak main-main mantan Panglima TNI ini langsung menuju tempat yang diisukan bahwa disana banyak TKA dari China dan belakangan menjadi polemik yaitu di Morowali, Sulawesi Tengah.

Setelah memantau lokasi tersebut yang dilakukannya Rabu (24/4), Moeldoko membenarkan dan menemukan adanya TKA China.

Namun, Moeldoko mengklaim jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja lokal.

"Ternyata saya dapati dari 13 ribu tenaga kerja di sana, memang 2.000 berasal dari Tiongkok. Tapi sisanya anak negeri Indonesia ," kata Moeldoko. (CNNIndonesia.com )  

Inilah yang digadang-gadangkan hingga masyarakat Indonesia akan berspekulasi jika semua pekerja asing dari China semua, padahal pada kenyataannya tidaklah demikian.

Tenaga Kerja Asing yang datang ke Indonesia juga tidak bisa sembarangan. Banyak yang mesti dilengkapi dan harus memenuhi kriteria yang sesuai.

Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintah hendak memperkuat tim pemantauan orang asing, khususnya TKA. Tujuannya tidak lain untuk menangani masalah TKA tersebut yang mana selama ini dinilai banyak melakukan pelanggaran.

Pernyataan ini menanggapi temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahwa sebagian besar tenaga kerja asing (TKA) di tanah air bekerja sebagai buruh kasar hingga sopir.

Moeldoko menyatakan pemerintah tidak akan memberikan kelonggaran kepada pelanggar aturan. Menurut Moeldoko, penguatan tim pemantauan orang asing dapat dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak yang berkaitan.

"Saya sangat setuju kalau itu kita tangani bersama," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ayo kita sama-sama turun ke lapangan, kita buat tim terhadap pelanggaran-pelanggaran atas Perpres Nomor 20, ayo kita tangani sama-sama," seru Moeldoko menambahkan.

Moeldoko pun sangat peduli terhadap masyarakat, karena beliau adalah seorang purnawirawan TNI yang amat cinta tanah air juga tidak serta merta membela warga asing.

Beliau berharap adanya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kita sudah bicara dengan menteri. Saya sudah telpon ke imigrasi. Kita harus ada ketegasan. Tidak bisa kita tidak tegas. Di luar kita juga diperlakukan tegas kok. Kita tidak boleh ragu-ragu kalau soal ketegasan itu," ungkapnya. Toleransi tidak untuk yang melanggar aturan. (merdeka.com)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun