Kebijakan Miris dalam Tubuh Birokrasi

Apapun kebijakannya dan siapapun pemimpinya mesti memperhatikan sisi kemanusiaan dalam sebuah  kebijakan. Disebut kebijakan justeru karena kesejahteraan dan kenyamanan manusia merupakan nilai-nilai yang patut dijunjung tinggi. 

Kebijakan adalah sarana dan kesejahteraan manusia adalah tujuannya. Sejahtera tidak berarti hanya berkaitan dengan material melainkan juga meliputi kejasmanian, kerohanian, bidang sosio-kultural dan segala keterkaitan lainnya.

Menyimak, penempatan para guru di Kabupaten Malaka, saya secara pribadi mensinyalir tipisnya kemurnian nurani pemimpin. Para guru yang suami istri ditempatkan pada tempat tugas yang berjauhan sebagai akibatnya terjadinya dilema konsentrasi  antara jangkauan jarak dan konsentrasi terhadap pendidikan karakter anak. 

Selain itu pula, tingginya tuntutan biologis sebagai suami istri, dalam jarak yang berjauhan bertendensi munculnya perselingkuhan yang berujung  pada broken home. 

Jauhnya jarak yang harus ditempuh berimbas pula pada semangat dan kesetiaan untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru untuk mengajar, membina dan mendidik. 

Para pemangku kepentingan pada satu sisi memanfaatkan kuasa untuk menelurkan suatu kebijakan yang sebenarnya bertendensi mengganggu pendidikan karakter anak bangsa dan menjadi benih untuk timbulnya kasus kekeluargaan yang berimbas pula pada broken home. 

Dengan pendasaran ini, tanpa mengintervensi kebijakan pemimpin, saya mengeritik keras, jika penempatan  dalam jarak berjauhan hanyalah merupakan realisasi dari dendam politik. 

Selain itu pula mengenang jasa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa,  maka atas semboyan yang agung ini, sebagai manusia dengan daya dorong cinta kasih, tidaklah pantas untuk menempatkan guru-guru tertentu dalam jarak yang sangat berjauhan. Jarak yang terlalu jauh, berhadapan dengan tawaran-tawaran hedonis berpotensi untuk kasus perselingkuhan. 

Membaranya dendam politik justeru menciptakan ruang birokrasi sebagai ruang untuk saling berbalas-balasan dalam praktek politik. Situasi seperti ini  menjadi makin khaos, jika seorang pemimpin lebih mementingkan orang-orangnya, maka ruang birokrasi pun hanya menjadi tempat yang menyakitkan. Mirisnya, kita bangga dengan itu. 

Melalui tulisan ini, saya menyerukan suara-suara dari rakyat kecil. Vox Populi Vox Dei; suara rakyat, suara Allah. Kebijakan yang terlalu menyakitkan rakyat, suatu ketika jeritan mereka akan menuntut pembalasan.