Pemberdayaan Perempuan dalam Pemerintah Daerah: Menuju Kesetaraan Gender dan Inklusi

Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di tahun 2023 semakin membaik setelah melewati masa pemulihan pasca pandemi. Kebijakan strategis dan program teknis yang dilakukan tahun 2023 dalam upaya pemberdayaan perempuan Indonesia terutama dalam ekonomi mulai menunjukkan hasil. Di lain sisi, Upaya perlindungan anak juga menguat hingga ke Tingkat daerah.

Di tahun 2023, KemenPPPA berhasil meraih sejumlah penghargaan seperti Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai sangat baik dan menempati peringkat dua (2), Anugerah Sistem Meritrokrasi pada manajemen ASN yang sangat baik, serta layanan SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak) yang menjadi 1 dari 11 layanan publik terbaik di Indonesia. 

Menyongsong tahun 2024, komitmen KemenPPPA untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan terus ditingkatkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam kegiatan temu media, di Jakarta mengungkapkan akan berfokus pada penguatan kelembagaan dan perbaikan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh KemenPPPA agar lebih maju. Terutama terkait lima (5) arahan prioritas Presiden dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media.

"2024 bukan tahun yang mudah. Banyak hal telah dilakukan untuk mempercepat pencapaian, tujuan dan kebijakan  program RPJMN sejak tahun lalu. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan: "Sebagai bagian dari langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, Kementerian PPPA berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dan terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik bagi perempuan dan anak." 

Pemberdayaan perempuan akan menjadi landasan kokoh dalam membangun negara. Peningkatan kualitas hidup perempuan setiap tahunnya menunjukkan kemajuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender. Keterwakilan perempuan di industri dan sektor utama juga berkontribusi terhadap peningkatan kesetaraan gender di Indonesia. 

"Perempuan juga semakin berdaya, mampu berkontribusi terhadap pendapatan keluarga secara signifikan, menduduki posisi strategis di tempat kerja dan berpartisipasi dalam  pembangunan kegiatan kebijakan dengan meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. 

Pasal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indeks pemberdayaan gender. Semakin banyak perempuan yang menjadi pemimpin  di desa,  kepala desa, daerah, dan kepala kementerian atau lembaga. "Tentunya yang ingin kita capai pada tahun 2024 adalah peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan," kata Lenny N Rosalin, Deputi Menteri Kesetaraan Gender Kementerian PPPA.

 Terkait dengan anak,  angka perkawinan anak cenderung menurun, yaitu dari 10,82% pada tahun 2018 menjadi 8,06% pada tahun 2022. Namun, jumlah anak di bawah 5 tahun  yang mendapat pengasuhan tidak tepat cukup tinggi. Pada tahun 2024, PPPA memprioritaskan  pencegahan perkawinan anak dan penguatan pengasuhan berbasis hak anak bagi keluarga, khususnya calon pasangan suami istri, dengan mengoptimalkan Pusat Belajar Keluarga (PUSPAGA). 

"Tujuan kami adalah mewujudkan hak-hak anak, khususnya dalam isu tersebut. pengasuhan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan keluarga mengenai cara pengasuhan anak yang tepat melalui optimalisasi PUSPAGA Terdapat dua kelompok dalam Indeks Realisasi Hak Anak yang perjuangannya di tahun-tahun mendatang akan cukup sulit, yaitu kelompok pendidikan dan kesehatan. kelompok. 

"Tentunya kami terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta  pemerintah daerah, karena penghormatan terhadap hak-hak anak, termasuk kesehatan dan pendidikan, merupakan tanggung jawab semua pihak." , Wakil Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak anak di Kementerian PPPA menjelaskan. . , Pribudiarta N Sitepu. 

KemenPPPA terus mendorong inovasi dan memperkuat perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, baik kriminal maupun cakupan dan kualitas layanan. Pada tahun 2023, Kementerian PPPA dapat mewujudkan pembuatan rumah singgah bagi perempuan dan anak korban kekerasan,  penguatan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) PPA di daerah, dan integrasi. Pelayanan pengaduan pusat pengaduan SAPA 129 pada tahun 2023 juga akan terintegrasi dalam 34 provinsi.