Bayangkan seseorang berdiri di pinggir rel, menyaksikan kereta kemajuan melaju kencang. Lampu-lampunya terang, penumpangnya penuh harap, dan kecepatan yang membuat decak kagum. Tapi dia tak pernah naik ke dalam. Itulah potret sebagian besar masyarakat Indonesia hari ini. Di tengah euforia pembangunan dan angka pertumbuhan ekonomi yang terus dikibarkan, ada jutaan warga yang tak kunjung merasakan perubahan yang dijanjikan. Mereka yang hidup dalam keterbatasan, terpinggirkan oleh sistem, dan dilupakan dalam narasi besar pembangunan. Maka, mari kita bicara jujur: ketimpangan sosial bukan sekadar statistik atau jargon media. Ini luka nyata yang makin dalam, dan sayangnya, kerap dianggap remeh oleh pengambil kebijakan.
Wajah Buram dari Pembangunan yang Tidak Merata
Pemerintah Indonesia kerap membanggakan pencapaian ekonomi makro PDB tumbuh, inflasi terkendali, investasi asing meningkat. Tapi mari kita lihat lebih dekat. Apakah pertumbuhan itu benar-benar merata? Sayangnya, jawabannya tidak. Data dari World Bank (2023) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di level tinggi ketimpangan, dengan koefisien Gini mendekati 0,39. Angka ini memang lebih rendah dari beberapa tahun sebelumnya, tapi realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung mengalami perkembangan infrastruktur yang pesat, namun di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian Kalimantan, warga masih bergelut dengan akses air bersih dan listrik.
Ketimpangan bukan cuma soal pendapatan, tapi juga soal kesempatan. Akses ke pendidikan bermutu, layanan kesehatan layak, hingga pekerjaan yang manusiawi masih menjadi kemewahan bagi sebagian besar rakyat. Ketika anak di kota bisa belajar coding sejak SD, banyak anak di daerah hanya bermimpi memiliki sepatu untuk ke sekolah. Dan celakanya, jurang ini terus melebar. Ketika pemerintah terlalu fokus pada pertumbuhan, mereka sering lupa bahwa yang paling utama adalah keadilan distribusi.
 Retorika Indah Tanpa Implementasi Nyata
Setiap tahun, pemerintah menganggarkan dana triliunan rupiah untuk sektor sosial. Ada bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga jaminan kesehatan. Di atas kertas, ini terlihat luar biasa. Namun di lapangan, banyak yang justru merasa tidak tersentuh. Kartu Prakerja, misalnya, lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sudah punya akses digital dan pendidikan menengah ke atas. Padahal, mereka yang paling membutuhkan pelatihan justru belum tentu melek teknologi.
Masalah utama kebijakan sosial kita bukan pada niat, tapi pada desain dan implementasinya yang kerap tidak menyentuh akar masalah. Pemerintah terlalu sering memakai pendekatan top-down tanpa mendengar langsung suara rakyat. Banyak program sosial disusun dari balik meja, tanpa memahami kompleksitas lapangan. Di sinilah letak ironi paling menyakitkan rakyat miskin yang jadi sasaran program justru paling sering dilupakan suaranya.
Sementara itu, pendataan penerima manfaat masih kacau. Banyak warga yang berhak justru tidak masuk daftar, sementara yang mampu bisa lolos karena relasi sosial atau manipulasi data. Akuntabilitas pun masih rendah. Uang rakyat miliaran rupiah bisa lenyap tanpa jejak jelas, tanpa ada evaluasi menyeluruh. Jika terus begini, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka?
 Warisan yang Tak Pernah Diurai
Ketimpangan di Indonesia bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ia adalah hasil dari sejarah panjang kebijakan yang lebih pro-elite ketimbang rakyat kecil. Sejak masa kolonial, hingga era Orde Baru dan reformasi, pembangunan lebih banyak dinikmati oleh wilayah-wilayah strategis atau yang punya nilai ekonomi tinggi. Akibatnya, ketimpangan wilayah menjadi persoalan menahun yang tak kunjung terselesaikan.
