Nyata Kompolnas Bermasalah Nepotisme

Hari ini di Kompas.com, ada berita tentang pengajuan nama Komjen Budi Waseso yang secara mendadak mendapatkan kenaikan pangkat menjadi bintang tiga, padahal baru beberapa hari ini dia masih berbintang dua. Ada apa dengan Kompolnas dan Kepolisian RI saat ini yang mengajukan calon seperti Budi Waseso sebagai Kabreskrim Polri yang sangat bermasalah dalam hal etika ketika proses penangkapan Bambang Wijoyanto?

Sebelumnya Kompolnas juga memberi rekomendasi bersihnya Budi Gunawan kepada Presiden Jokowi yang berakibat berlarut-larutnya kondisi buruk hanya dalam permasalahan Kapolri sehingga melebar kepada kriminalisasi KPK. Akibatnya, pemberantasan Korupsi di Indonesia bisa terkendala dan terhambat sehingga memberi peluang segar kepada para Koruptor. Nyata Kompolnas bermasalah dan lembaga ini perlu direformasi.

Orang seperti Budi Waseso adalah sosok yang sangat berbahaya jika diangkat menjadi Kapolri. Kita semua harus waspada terhadap usulan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) ini, karena terlihat sekali para pengurus Kompolnas sangat kuat keberpihakannya kepada para oknum petinggi Kepolisian yang memiliki rekening gendut bermasalah. Usulan terhadap Budi Waseso sebagai orang yang sangat loyal kepada Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri adalah usulan yang sangat berbahaya dari Kompolnas yang akan meruntuhkan nama Kepolisian lebih terpuruk lagi secara lebih dalam. Malah seorang pensiunan muda petinggi Kepolisian mengatakan, bahwa Budi Gunawan dan Budi Waseso adalah dua orang yang harus segera dipecat dari Kepolisian RI.

Disaksikan rakyat sekarang ini, sejak Jokowi menjadi Presiden RI, Kepolisian RI terutama para petinggi Polri yang bermasalah rekening gendut, bisa dengan mudah memanfaatkan Kepolisian RI untuk melakukan konspirasi kriminalisasi KPK sebagai kelanjutan budaya dan gaya kriminalisasi Antasari Azhar dan Kriminalisasi Novel Baswedan ketika KPK akan menangkap Joko Susilo dalam kasus manipulasi Simulator SIM dan Joko Susilo sudah menjalani hukuman saat ini. Apalagi Jokowi akan membuat Perpu dalam waktu dekat ini untuk KPK dalam upaya kuat untuk segera merubah komposisi komisoner KPK yang sekarang. Terlihat adanya upaya kuat terstruktur dan tersistem untuk menggantikan para Komisioner KPK dengan tuduhan berbagai kasus lama, kepada orang-orang yang disenangi oleh pihak penguasa agar kejahatan mereka bisa terlindungi dari jeratan KPK kedepan. Bisa jadi kasus BLBI yang melibatkan petinggi PDIP akan dapat dipeti eskan. Strategi Jokowi yang seolah-olah mendekati para tokoh KMP adalah merupakan politik rangkulan sementara untuk menepis penolakan terhadap Perppu untuk KPK serta memuluskan calon Kapolri sesuai scenario KIH.

Sampai saat ini,  kita belum menyaksikan apa yang telah diusulkan oleh Kompolnas dalam hal nama calon Kapolri adalah dari sosok yang mendekati bersih, jujur dan berani sehingga Kepolisian RI bisa direformasi total untuk mengembalikan citra Kepolisian menjadi membaik dihati masyarakat Indonesia. Kita semua mengetahui bahwa sangat langka Polisi yang jujur saat ini seperti sikap mental Jenderal Polisi Hoegeng dan mungkin sampai saat ini kita tidak akan bisa menemukan sosok seperti beliau. Jika ini tidak bisa kita dapatkan, minimal ada petinggi Kepolisian yang mendekati jujur, baik, berintegrasi dan berani melakukan perubahan menuju kebaikan dan perbaikan Kepolisian RI kedepan.

Sudah saatnya para penentu kebijakan di Indonesia memulai budaya pola pikir dan pola tindak untuk memperbaiki semua lembaga penegak hukum kearah yang lebih baik terutama Kepolisian RI untuk melindungi segenap rakyat Indonesia agar mudah dan terjangkau untuk mendapatkan keadilan dalam penegakan hukum. (Francius Matu)

Menilai Kebohongan Hasto K.