Di Kabupaten Pasuruan, ketergantungan yang tinggi pada dana pusat mengindikasikan kesulitan daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan fiskal daerah tetapi juga membatasi ruang gerak daerah dalam merespons kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Lebih lanjut, ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko fiskal jika terjadi perubahan kebijakan atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Mengurangi ketergantungan pada dana pusat memerlukan upaya sistematis dan berkelanjutan, termasuk diversifikasi sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi penggunaan dana, dan penguatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Strategi ini tidak hanya akan mengurangi risiko fiskal tetapi juga mendorong otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.
Menanggapi polemik tersebut, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyatakan bahwa defisit anggaran dan ketergantungan pada dana pusat memang menjadi masalah yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Pasuruan.
"Kami mengakui adanya defisit anggaran yang cukup besar. Namun, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik yang terus meningkat," jelas Irsyad dalam konferensi pers di Kantor Bupati.
Irsyad menambahkan, pihaknya telah menyusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan PAD melalui berbagai terobosan dan inovasi.
"Kami akan terus berupaya meningkatkan PAD, di antaranya melalui peningkatan penerimaan dari sektor pariwisata, perizinan, dan retribusi daerah. Selain itu, kami juga akan mendorong investasi dan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan berbagai usaha daerah," paparnya.
Meski begitu, Irsyad mengakui bahwa ketergantungan pada dana pusat masih akan tetap ada dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama agar defisit anggaran tidak membengkak dan mengganggu pembangunan daerah.
Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan bersumber dari berbagai kanal, yang mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta sumber lain seperti pinjaman daerah dan kerjasama dengan sektor swasta dalam skema pembiayaan kreatif. Analisis terhadap sumber-sumber pembiayaan ini penting untuk memahami sejauh mana ketergantungan pada dana pusat dan potensi untuk diversifikasi sumber pendapatan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting yang mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber internal. Ini termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun potensi PAD di Kabupaten Pasuruan cukup besar, realisasinya masih jauh dari optimal. Ini menunjukkan adanya ruang yang signifikan untuk peningkatan kapasitas pendapatan daerah melalui reformasi perpajakan, peningkatan manajemen aset, dan inovasi dalam penciptaan sumber pendapatan baru.
Dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta beberapa jenis dana lain, memegang peran penting dalam pembiayaan anggaran daerah. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada dana perimbangan ini dapat mengurangi insentif untuk peningkatan PAD serta kreativitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Pasuruan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan ini dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Selain itu, pengembangan skema pembiayaan kreatif melalui kerjasama dengan sektor swasta, seperti kemitraan pemerintah dengan swasta (KPBU) dan instrumen pembiayaan inovatif lainnya, dapat menjadi alternatif penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya dapat membantu mengatasi keterbatasan pendanaan dari anggaran daerah, tetapi juga mendorong partisipasi dan investasi swasta dalam pembangunan daerah.
