Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh melakukan pertemuan dengan Komisioner KKR Aceh pada Jumat, 23 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di ruang kerjanya Kantor DPR Aceh.Â
Pertemuan tersebut dalam rangka menanyakan beberapa hal terkini terkait kerja KKR Aceh dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu.
Ketua DPRA Saiful Bahri (Pon Yahya) menanyakan dengan terbitnya Keppres No. 17 Tahun 2022 tersebut, apa yang bisa dimanfaatkan dengan data yang dimiliki oleh KKR Aceh. DPR Aceh siap membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait jika dibutuhkan, asal sesuai dengan mandat dan tugas KKR Aceh." Jelas Pon Yahya.
Dalam kesempatan itu Ketua KKR Masthur Yahya, S.H., M.Hum yang didampingi oleh Komisioner Yuliati, S.H yang juga Ketua Pokja Reparasi juga menyampaikan beberapa tanggapan dan informasi pelengkap terkait situasi dan peruntukan data yang dimiliki oleh KKR Aceh hingga saat ini.
"Ada 245 data rekomendasi reparasi mendesak KKR Aceh yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sesuai SK Gubernur Aceh yang lalu. Selain itu, masih ada 5000 lebih data rekomendasi KKR Aceh yang perlu ditetapkan dengan SK Gubernur Aceh agar data itu resmi menjadi milik Pemerintah Aceh yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya." Ungkap Ketua KKR Aceh.
Kemudian, Yuliati S.H selaku Ketua Pokja Reparasi KKR Aceh juga menyampaikan bahwa KKR Aceh saat ini sedang merampungkan skema reparasi secara komprehensif, skema tersebut nantinya akan dibahas lagi bersama unsur pemerintah Aceh sebelum ditetapkan. KKR Aceh juga sedang melakukan persiapan lanjutan pengambilan pernyataan, rekonsiliasi, pemulihan psikososial, perlindungan saksi korban dan pendokumentasian."
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Aceh sangat respek dengan kerja-kerja KKR Aceh dan meminta KKR Aceh untuk melanjutkan pengambilan pernyataan, agar lebih banyak data yang terhimpun secara akurat, sehingga nantinya bisa dibantu komunikasikan segera ke pemerintah pusat bersama-sama pemerintahan Aceh.
Pon Yahya juga berharap agar pemerintah pusat bisa memfasilitasi pelaksanaan rekomendasi KKR Aceh dan terkait penguatan KKR Aceh, kita akan berdiskusi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. DPR Aceh juga menunggu laporan selanjutnya dari KKR Aceh secara berkala termasuk dokumen yang diperlukan.
Di akhir pertemuan, Ketua DPR Aceh juga menegaskan sekretariat KKR Aceh seyogyanya harus berdiri sendiri, tidak boleh lagi bergabung atau menempel di SKPA lain, kondisi demikian sangat tidak pantas selaku lembaga kekhususan dengan tugas yang begitu berat dan mulia dan berharap masalah nasib kelembagaan KKR Aceh harus dibicarakan solusinya oleh eksekutif." Tegasnya.[]
