Pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait efek pembangunan infrastruktur ini diantaranya:
Mengapa Pemerintah masih membangun beberapa bandara, padahal di satu sisi jumlah penumpang dan penerbangan sedang menurun?Â
Apakah artinya kebijakan pembangunan bandara yang dilakukan pemerintah ini tidak terukur?Â
Di luar Jawa pembangunan bandara rasanya masih dibutuhkan karena harus diakui masih adanya kesenjangan fasilitas infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa.
Selain itu beberapa bandara komersial di pulau Jawa pada dasarnya dioperasikan oleh Angkasapura tetapi di lahan-lahan milik TNI seperti Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda, Bandara Husein Sastranegara dan beberapa bandara lainnya.
Pembangunan bandara komersial sipil masih diperlukan dengan nantinya bandara-bandara di lahan TNI bisa kembali sepenuhnya digunakan untuk kepentingan militer.
Apakah dengan adanya MRT di Jakarta, akan mematikan bisnis ride-sharing online?Â
Jakarta adalah sebuah kota dengan kondisi traffic yang saat ini rasanya sudah overload terutama dengan penggunaan kendaraan pribadi.
Diperlukan upaya-upaya ekstra dari Pemerintah untuk mengatasi diantaranya dengan menaikkan biaya parkir, pemberlakukan ganjil-genap di beberapa wilayah, yang rencana juga akan diberlakukan adalah ERP (Electronic Road Pricing -- Sistem Jalan Berbayar) di beberapa wilayah terbatas serta naiknya pajak BBN (Bea Balik Nama) kendaraan. Hal ini tentu saja akan meningkatkan Biaya Operasional Kendaraan di Jakarta.Â
Bagi yang mampu silakan meneruskan kebiasaan melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi. Bagi yang tidak mampu atau berniat mengefisiensikan biaya perjalanan, Pemerintah berusaha membangun moda transportasi umum terintegrasi MRT- Bus Trans Jakarta - termasuk dengan bisnis ride-sharing untuk menjembatani publik ke tujuan yang tidak terjangkau oleh angkutan umum.
Pembangunan trotoar yang cukup lebar, nyaman dan representatif di area pusat kota Jakarta sepertinya merupakan sinergi dengan kebijakan pembangunan moda transportasi umum yang lebih baik.
