3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah,maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, walikota atau bupati.
Fungsi APBD dipengaruhi oleh empat pos utama belanja daerah. Ada pos belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal, dan pos belanja untuk keperluan lainnya. Keberadaan pos belanja daerah ini yang menjadikan fungsi APBD dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Fungsi APBD terdiri dari fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sumber pendanaan yang mendukung fungsi APBD adalah berasal dari retribusi, pajak bumi dan bangunan, pajak cukai, dan pajak penghasilan.
Probematika dan Tantangan yang dihadapi APBD
Beberapa kendala yang dihadapi daerah sehingga pelaksanaan belanja daerah tidak tepat waktu antara lain :
1. Penetapan Perda APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan;
2. Terjadinya gagal lelang, pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penghambatan dan output; dan
3. Belum selesainya persiapan kegiatan, misalnya tanah.
Tantangan pertama adalah keterlambatan penetapan APBD dimana seharusnya berbarengan dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu masih terdapat daerah-daerah yang sangat terlambat dalam penetapannya. Tentu saja APBD harus disusun untuk kepentingan umum. Siklus APBD juga sama dengan siklus APBN ada tahapan perencanaan, penganggaran, pembahasan dan penetapan.
Tantangan dan masalah pengelolaan keuangan daerah yang kedua adalah mayoritas APBD dibelanjakan untuk gaji pegawai. Selain itu, belum adanya standar program kegiatan dari APBD.
Masih terdapat tumpang tindih antara APBN dan APBD antara Kementerian dan Lembaga yang masih melaksanakan fungsi yang sebetulnya sudah didelegasikan ke daerah. Contoh beberapa hal mengenai hal-hal tumpang tindih tersebut seperti belanja fungsi pendidikan pada rehabilitasi sekolah dan penambahan ruang kelas, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penyuluh pertanian yang masih dilakukan pemerintah pusat dan juga belanja sosial seperti bantuan fakir miskin yang masih dikelola pemerintah pusat.
