Berita pemberantasan korupsi di negeri tirai bambu sudah terdengar sampai seantero dunia. China tak pernah main-main untuk memberantas kasus korupsi. Bahkan mereka berani menjemput paksa para koruptor yang lari ke luar negeri serta membawa pulang harta mereka.
Misi tersebut kerap kali disebut dengan "berburu rubah". Semua upaya dilakukan China untuk mengekstradisi para koruptor yang terbukti menyelewengkan uang negara dan membawa lari ke luar negeri. Jangan harap remisi yang mereka dapatkan tiap hari raya, yang ada justru kepala mereka sudah harus siap di tiang gantungan.
China pernah menerbangkan seorang koruptor dari Singapura pada tahun 2015. Bahkan memulangkan seorang koruptor dari USA meski tidak mendapatkan dukungan dari negara barat.
Beruntung Indonesia sekarang menjalin kerja sama dengan Swiss lewat Automatic Exchange of International (AEoI). Perjanjian multilateral ini bukan hanya bisa membuka data rekening WNI yang menyimpan hartanya di Swiss tapi juga menjadi pintu gerbang untuk mengejar para pengemplang pajak sekaligus memburu harta koruptor di luar negeri.
Baca Ferdinand Marcos, Dana Ilegal dan Bank di Swiss
Contoh saja, koruptor yang sudah di penjara tapi masih bisa ngamar di hotel bakal kelojotan dengan langkah pemerintah ini. Bahkan, jauh sebelum heboh kasus Panama Paper sebetulnya pemerintah sudah mengantongi nama-nama taipan yang berusaha berkelit dari kewajiban pajak dengan menyimpan hartanya di luar negeri.
Siapa tuh yang suka koar-koar harta di Indonesia banyak berada di luar negeri tapi ternyata terbuka juga datanya kalau perusahaannya menjadi salah satu yang menyimpan dananya di luar negeri.
Langkah Swiss ini juga akan diikuti oleh Singapura. Tidak bisa dimungkiri bahwa negara tetangga ini sejak lama memang menjadi surga para pengemplang pajak dan negara tujuan bagi para koruptor untuk menyimpan hartanya bahkan bisa berinvestasi di negara Singa tersebut.
2019 nanti, rasanya akan jadi jalan buntu bagi para koruptor yang selama ini menikmati duit haram di luar negeri.
Langkah pemerintah melakukan kerja sama dengan Swiss ini bukan ujug-ujug lho. Bahkan bukan karena sangkut pautnya untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019, bukan!
Langkah ini sudah dilakukan dan dijajaki pemerintah sejak tahun 2015. Kalau ternyata terealisasi pada tahun 2019, itu hanya bonus saja buat Jokowi.Â
