Pemerintah Indonesia akhirnya resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia secara sah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum melalui proses yang cukup panjang dan diwarnai dengan kabar miring yang menyertainya.
Pada mulanya, ketika kabar Ini menyeruak, justru saat itu Jokowi dicibir. Bahkan politisi senior partai amanat nasional Amien Rais menyebutnya sebagai kabar bohong. Padahal maksud pemerintah saat itu adalah upaya transparansi publik. Eh, malah dijadikan bahan perundungan.
Pemerintah Jokowi pun tak luput dari kritik bapak bangsa, Amien Rais, simbol lokomotif Reformasi yang tak pernah kehabisan batu bara. Â
"Seolah-olah kita sudah senang karena Freeport kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Buat saya, itu hanya, maaf, bohong-bohongan, karena operasional masih mereka, semuanya masih mereka" kata Amien Rais, seperti dikutip dari Mojok.co (16/7).
Kondisi pak Amien saat ini ibarat orang yang jatuh kemudian tertimpa tangga. Nazarnya tahun 2014 yang belum ditunaikan, kini harus menelan tudingannya sendiri setelah CEO Freeport McMoran Inc, Richard Andkerson dan Rio Tinto sepakat menandatangani SPA dengan Dirut PT Inalum, Budi Gunadi.
Dengan begitu, sah sudah 51 persen saham PT Freeport kembali kepada pangkuan ibu Pertiwi. Wajar kalau Gubernur Papua Lukas Enembe bakal mendukung Jokowi Ma'ruf pada Pemilu 2019. Padahal Lukas Enembe berasal dari Partai Demokrat yang notebene mendukung Prabowo Sandiaga.
"Semua presiden tidak mampu menyelesaikan provinsi Papua. Itu kami catat. Yang terbaik Pak Jokowi, semua persoalan di Papua dia memahami," ujar Lukas setelah dilantik Jokowi di Istana Negara tempo lalu.
Prestasi membanggakan ini tentu menjadi catatan emas tersendiri bagi pemerintahan Jokowi. Selama Orde Baru sampai dengan periode pemerintahan SBY, Freeport masih menjadi perusahaan adidaya dan untouchable.
Bahkan mungkin hanya segelintir rakyat Papua yang bisa mendapatkan manfaat keberadaan salah satu tambang emas yang menjadi pembayar pajak terbesar di Indonesia ini.
Jadi, tak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat kembali pada putra putri Papua. Kabar baiknya, 10% saham akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Papua.
Hal ini juga memastikan bahwa PTFI akan membangun smelter yang mereka janjikan. Dengan dibangunnya smelter, nilai konsentrat yang diolah di dalam negeri akan lebih tinggi. Selain itu juga akan menyerap banyak tenaga kerja.
