Tapi faktanya, tol Bocimi itu baru dikerjakan dan sebagian telah diselesaikan saat Jokowi menjadi Presiden.
Pun demikian, dengan berbagai proyek pembangunan tol lainnya, contohnya Tol Cipali, Tol Semarang-Jogyakarta dan beberapa ruas jalan tol lainnya yang terbentang dari Jakarta hingga Surabaya.
Belum lagi di Pulau Sumatera, beberapa ruas jalan tol telah dan sedang dibangun di masa Pemerintahan Jokowi, dan mungkin saja ide-nya berasal dari pemerintahan sebelumnya.
Tapi, bukan kah harus demikian, pembangunan sebuah negara itu ya memang harus berkesinambungan tak terbatas pada masa pemerintahan rezim tertentu.
Kebayang ga sih, kalau setiap ganti rezim, pembangunan sebuah negara mulai lagi dari nol. Apa yang dikerjakan oleh rezim sebelumnya harus ditinggalkan dan diganti dengan mengerjakan sesuatu yang sama sekali baru.
Lucunya, apa yang diungkapkan AHY tersebut seperti tindakan dan cara berpikir anak kecil, Orientasinya hanya untuk kepentingan dan kebanggaan kelompoknya sendiri saja.Â
Ditambah lagi dengan komentar-komentar para kadernya yang kerap mengkritik pembangunan infrastruktur pada masa Jokowi, yang disebut oleh mereka kurang memberi manfaat bagi masyarakat.
Namun demikian, bisa dipahami juga mengapa AHY menaikan isu tersebut. Ia tahu ucapannya tersebut bakal memantik perdebatan serta silang kata dan saling klaim hampir pasti akan terjadi.
Alhasil nama Demokrat bakal menjadi bahan pembicaraan di media konvensional dan media sosial sehingga ujungnya nama Demokrat banyak disebut dan awareness masyarakat terhadap partai tersebut meningkat.
Selain itu, merujuk pada kasus pembangunan Wisma Atlet Hambalang, mereka juga ingin menghapus atau paling tidak mengeleminir sebutan "partai mangkrak" dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
Tak cukup sampai disitu, AHY pun mengklaim bahwa Rakyat Indonesia merindukan masa-masa saat SBY memerintah.
