Meskipun saya kurang tahu apakah memang disitu letak baliho harus ditempatkan, lantaran bagi saya itu agak merusak pemandangan saja sih.
Tapi ya sudahlah yang penting pemerintah daerah mendapat pemasukan dari pajak baliho, ya jadi semacam simbiosis mutualisma lah.
Tapi jujur saja ini sebuah fenomena menarik, ditengah perkembangan teknologi digital yang semakin merasuki masyarakat Indonesia, "Promosi" manual seperti ini masih dilakukan dalam mengenalkan seseorang.
Bukankah akan lebih efektif jika menggunakan media-media online saja untuk memasarkan sosok-sosok jagoan milik para parpol tersebut
Ini seperti sibuk mempromosikan era 4.0 tapi fotocopy KTP dimasukan sebagai salah satu persyaratan dalam melengkapi administrasi kependudukan.
Ya  Primitif di kala modern itu namanya.
Atau apakah tidak lebih baik jika jagoan-jagoan parpol itu bekerja nyata saja toh sebagian besar dari mereka sekarang tengah menduduki jabatan strategis yang memungkinkan untuk "terlihat bekerja".
Masyarakat mungkin akan lebih bersimpati dengan mereka yang fotonya tertempel dibaliho jika bekerja nyata bagi masyarakat yang kini tengah dalam masa sulit akibat pandemi Covid-19, alih-alih menyemarakan pemandangan kota yang tanpa itu pun sudah terlihat semrawut.
Jika diamati baliho-baliho inilah seolah yang menentukan kelangsungan kepemimpinan Indonesia  dalam beberapa tahun belakangan, mulai dari pemilihan legislatif di daerah tingkat 2 hingga tingkat pusat.
Mulai dari pemilihan kepala dusun hingga pemilihan Presiden selalu dihiasi baliho, the more the merrier.
Lebih banyak baliho lebih meriah... dan kesempatan untuk terpilih semakin besar. Akh mereka pikir rakyat Indonesia ini masih primitif kali yah?
