Isu Jokowi 3 periode kembali mengemuka setelah sekelompok orang yang dimotori oleh pengamat politik M.Qodari mendirikan Sekretariat Nasional Relawan Jok-Pro 2024 Sabtu (19/06/21) kemarin.
Menurut Sekretaris Jenderal Jok-Pro, Timothy Ivan seperti dilansir CNNIndonesia.Com organisasi relawan ini dibuat untuk mendukung Jokowi agar maju kembali dalam pemilihan presiden untuk periode jabatannya yang ke-3.
Sesuatu yang sebenarnya tak dimungkinkan menurut Pasal 7 Â Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi;
"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."
Artinya jatah Jokowi untuk maju dalam pilpres sudah tidak ada lagi, jika memaksakan untuk tetap maju berarti Pasal 7 UUD'45 tersebut harus di amandemen terlebih dahulu.
Nah, celah ini lah yang diyakini oleh M. Qadari, amandemen kan bisa dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang beranggotakan anggota Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Apalagi anggota Dewan saat ini didominasi oleh Partai-Partai politik pendukung Jokowi, jadi kans untuk melakukan amandemen UUD'45 menjadi lebih terbuka.
Qadari berkeyakinan, menyatukan Jokowi dan Prabowo dalam Pilpres 2024 dapat menekan polarisasi seperti yang terjadi di 2 Pilpres terakhir.
"Supaya enggak terjadi polarisasi ekstrem, maka Jokowi-Prabowo gabung aja. Cebong dan kampret gabung. Lawan kotak kosong insyallah polarisasi akan turun. Akan aman damai dan lancar," kata dia.
Tesis yang bisa dipahami, meskipun faktanya tak sepenuhnya benar. Jika asumsi Qadari ini benar polarisasi seharusnya hari ini tak terjadi lagi, lantaran jika kita lihat situasi politik saat ini segala kegaduhan yang terjadi apapun masalahnya adalah residu dari keterbelahan pada Pilpres 2019 lalu.
Padahal secara de facto dan de jure Prabowo Subianto dengan Gerindra-nya sudah bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Jadi tak bisa menjadi jaminan juga jika keduanya bergabung dalam satu paket peserta Pilpres di tahun 2024 polarisasi ekstrem tak akan terjadi.
Justru saya beranggapan polarisasi akan semakin ekstrem, Jokowi akan dijadikan sasaran kritik hingga fitnah oleh mereka yang selama ini memang sudah tak suka dengan keberadaannya sebagai pemimpin Republik ini.
Qadari mungkin luput memperhatikan, bahwa ternyata bergabungnya Prabowo ke dalam gerbong Jokowi tak serta merta mereduksi polarisasi secara keseluruhan, meskipun bisa jadi memang mengurangi kedalaman keterbelahannya.
Isu Jokowi 3 periode ini bukan kali pertama muncul kepermukaan, dan Jokowi sudah menyatakan sikapnya menolak dengan sangat keras, bahwa ia tegak lurus terhadap UUD'45 dan setia pada makna reformasi.
"Saya tidak ada niat, tidak  berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode, itu yang mesti kita jaga bersama-sama."ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Ia pun mengimbuhi jika usulan dirinya 3 periode merupakan upaya menjilat dirinya atau berusaha menampar mukanya.
Saya sebagai salah satu pendukung Jokowi selama ini, sudah dipastikan akan ada diseberang wacana Jokowi tiga periode ini.
Andai Jokowi kemudian berubah pendirian dan setuju dengan usulan tiga periode tersebut (semoga saja tidak), saya pasti akan menentang dan menjadi pihak yang berlawanan dengannya.
Jokowi bakal meninggalkan legacy yang buruk bagi demokrasi Indonesia.
Namun, saya yakin Jokowi tak akan berubah pendirian, ia tetap akan mengatakan tidak pada wacana Jokowi 3 periode.
