Beberapa hari belakangan publik diramaikan dengan pengangkatan Abdi Negara Nurdin atau lebih dikenal dengan Abdee Slank sebagai salah satu Komisaris Independen di perusahaan telekomunikasi milik negara PT. Telkom Indonesia. Tbk.
Sebagian masyarakat mengganggap pengangkatan Abdee ini tak sesuai dengan kapasitas keahliannya yang diharapkan mampu membantu peningkatan kinerja Telkom.
Mereka beranggapan Abdee diangkat hanya karena ia merupakan salah satu orang yang gigih mendukung Jokowi dalam 2 kali Pilpres di 2014 dan 2019 lalu, jadi jabatan komisaris ini hanyalah "hadiah".
Tak bisa disalahkan juga sih sebenarnya anggapan masyarakat terkait"balas budi" di jabatan-jabatan komisaris BUMN, lantaran faktanya memang itu yang terjadi.
Terkadang kompetensi komisaris yang ditunjuk tidak terkait dengan sektor usaha tempatnya ditugaskan.
Menurut sejumlah sumber yang saya dapatkan, hingga saat ini lebih dari 20 relawan atau pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 yang menjadi komisaris di berbagai perusahaan pelat merah, angka ini belum termasuk relawan atau pendukung Jokowi yang ditempatkan di anak dan cucu perusahaan BUMN.
Beberapa relawan Jokowi yang menjadi komisaris BUMN selain Abdee Slank, antara lain Fadjroel Rachman, selain jadi Jubir Istana ia pun menjabat Komisaris Utama Adhi Karya.
Kemudian, Andi Gani Nena Wea menjadi Presiden Komisaris PT. Pembangunan Perumahan. Tbk, Eko Sulistyo relawan Jokowi sejak dari Solo kini ditunjuk menjadi Komisaris PT.PLN.
Ada juga Ulin Yusron relawan media sosial Jokowi dalam Pilpres 2019 yang ditunjuk menjadi Komisaris Perusahaan BUMN Â pariwisata PT. ITDC, Yenny Wahid menjadi Komisaris PT. Garuda Indonesia Airways, hingga Ketua Umum Nahdlatul Ulama KH Said Agil Siradj yang didaulat menjadi Komisaris Utama PT.KAI.
Pasca reformasi memang terlihat jelas sekali bahwa jabatan komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah digunakan untuk balas budi politik atas dukungannya dalam memenangkan kekuasaan, terlepas siapapun yang berkuasa.
Meskipun untuk periode ke-2 Pemerintahan Jokowi kali ini, Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan wakil pemerintah sebagai pemegang saham di perusahaan-perusahaan BUMN berkilah bahwa penempatan seseorang yang kebetulan timses, relawan dan pendukung Jokowi menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara itu juga atas dasar kompetensi yang bersangkutan dan meritokrasi.
